Pansus Pelindo II Pilih Pemimpin Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II menggelar rapat internal dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan hari ini (15/10). Berdasarkan agenda yang diterima, rapat internal akan dipimpin Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum dan Keamanan Fadli Zon.

Anggota Pansus Hak Angket Pelindo II Junimart Girsang mengatakan, empat pimpinan akan dipilih melalui rapat internal. Pimpinan akan terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua.

Lihat juga: Rieke Diah Berharap Tim Pansus Pelindo Tidak Masuk Angin

"Memilih empat pimpinan dan mungkin dilanjutkan dengan program kerja," ujar Junimart di ruang rapat Pansus C DPR, Jakarta, Kamis (15/10).

Politikus PDI Perjuangan ini tak khawatir genapnya jumlah pimpinan akan mengganggu pengambilan keputusan dalam Pansus. Junimart mengatakan semua sikap nantinya akan dikembalikan ke anggota Pansus.

Ditanya calon yang diajukan PDI Perjuangan untuk jadi Ketua Pansus, Junimart mengaku bekum tahu. "Nanti dikembalikan lagi ke floor," kata anggota Komisi Hukum DPR ini.

Pansus Hak Angket Pelindo II telah disahkan pimpinan DPR melalui rapat paripurna Selasa (13/10) lalu. Pansus Hak Angket Pelindo II memiliki 30 anggota yang didominasi Fraksi PDI Perjuangan.

Pembentukan tim pansus Pelindo II dilakukan secara proporsional menyesuaikan besaran jumlah anggota dewan yang ada di masing-masing fraksi partai politik.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat jatah paling besar sebanyak enam orang. Disusul Golkar lima orang serta Gerindra, Demokrat, dan PAN masing-masing tiga orang.

Sisa jatah anggota dibagikan kepada Fraksi PKB, PPP, PKS, dan Nasdem masing-masing dua orang. Sementara satu slot kursi terakhir diberikan kepada Fraksi Hanura.

Lihat juga: Pansus Pelindo II Disahkan, Fraksi PDI-P Mendominasi

Usulan pembentukan Pansus mengemuka setelah Komisi III mendapati laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Pelindo II. Parlemen menilai penanganan hukum di perusahaan pelat merah pimpinan RJ. Lino perlu mendapat pengawalan anggota dewan.

Pembentukan Pansus akhirnya tidak hanya melibatkan lintas fraksi, tetapi juga lintas komisi. Selain komisi hukum DPR, Komisi V, VI, IX, dan XI juga merasa perlu dilibatkan mengawal pembenahan di perusahaan milik negara tersebut. (sur)