Fraksi NasDem Nilai Pansus Asap Belum Dibutuhkan
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 28 Okt 2015 13:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate tidak menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan asap yang terjadi di Indonesia.
Menurutnya, saat ini pemerintah sedang bekerja keras menanggulangi kabut asap yang masih mengepung banyak daerah di Indonesia.
"Saat ini tidak tepat jika ada pansus asap karena hanya akan menyita konsentrasi dan waktu kerja para menteri terkait," ujar Johnny saat dihubungi, Rabu (28/10).
Johnny berpendapat sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fokus pada tugas utamanya yakni legislasi, menghasilkan undang-undang sesuai Program Legislasi Nasional 2015. Menurutnya, belum optimalnya fungsi legislasi menjadi sorotan tajam masyarakat kepada DPR.
Johnny menjelaskan Fraksi NasDem akan melakukan lobi ke fraksi-fraksi lain untuk tidak membentuk Pansus Karhutla atau lebih dikenal Pansus Asap.
"Atas dasar rasional dan urgensi bukan politisasi. Masyarakat saat ini lagi sulit, jadi fokus pada masyarakat yang terkena dampak," katanya.
Senada, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sulaeman L Hamzah berpendapat penanganan langsung akan lebih efektif ketimbang pembentukan pansus.
"Kalau ada pansus nanti persoalan ini bisa enggak kemana-mana," ujar Sulaeman.
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hanura belum turut menandatangani surat edaran dukungan dibentuknya Pansus Karhutla.
Wakil Ketua Komisi Kehutanan DPR Viva Yoga Mauladi mengungkapkan akan menyerahkan sejumlah nama anggota dari delapan fraksi yang setuju membentuk Pansus Karhutla ke pimpinan DPR.
Berbeda dengan sikap DPR, pemerintah justru menilai pembentukan pansus asap tidak diperlukan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya meminta agar para pihak bersabar dan memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Pernyataan Siti sekaligus menjawab rencana beberapa Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang akan membentuk panitia khusus terkait persoalan ini.
"Menurut saya (pansus) enggak perlu. Kenapa? Beri kami kesempatan, karena usaha yang dilakukan sudah dan sedang terus berlangsung," kata Siti di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/10). (utd)
Menurutnya, saat ini pemerintah sedang bekerja keras menanggulangi kabut asap yang masih mengepung banyak daerah di Indonesia.
Johnny berpendapat sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fokus pada tugas utamanya yakni legislasi, menghasilkan undang-undang sesuai Program Legislasi Nasional 2015. Menurutnya, belum optimalnya fungsi legislasi menjadi sorotan tajam masyarakat kepada DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:DPR Terus Suarakan Pembentukan Pansus Asap |
Senada, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sulaeman L Hamzah berpendapat penanganan langsung akan lebih efektif ketimbang pembentukan pansus.
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hanura belum turut menandatangani surat edaran dukungan dibentuknya Pansus Karhutla.
Wakil Ketua Komisi Kehutanan DPR Viva Yoga Mauladi mengungkapkan akan menyerahkan sejumlah nama anggota dari delapan fraksi yang setuju membentuk Pansus Karhutla ke pimpinan DPR.
Berbeda dengan sikap DPR, pemerintah justru menilai pembentukan pansus asap tidak diperlukan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya meminta agar para pihak bersabar dan memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
"Menurut saya (pansus) enggak perlu. Kenapa? Beri kami kesempatan, karena usaha yang dilakukan sudah dan sedang terus berlangsung," kata Siti di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/10). (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK