PPATK: Transparansi Pembiayaan Parpol Masih Dipertanyakan

Depok, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Yusuf menilai konsep pembiayaan partai politik (parpol) saat ini sudah cukup bagus. Akan tetapi, dia melihat parpol masih bermasalah dalam transparansi keuangan.

Pilihan Redaksi Harta Luhut Binsar Panjaitan Sekitar Rp 7 Miliar Capim KPK Yotje Mende Akui Alpa Tak Serahkan LHKPN Harta Kekayaan Capim KPK Basaria Melebihi Badrodin Haiti Polisi Tuntut Kesejahteraan Meski Masih Suka Hambur Uang

"Masalahnya adalah transparansi (keuangan). Jujur atau tidak? Hatinya mau menunjukkan kebenaran atau tidak?" kata Yusuf saat diskusi panel dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Depok, Selasa (3/11).

Oleh karena itu, Yusuf menekankan bahwa kepala daerah wajib melaporkan harta kekayaannya serta tidak takut menunjukkan rekeningnya.

"Begitu pula dengan pengurus parpol," katanya.

Adapun, Yusuf juga menyoroti ketaatan membayar pajak yang masih lemah. Dari 72 hasil analisis PPATK, ada 34 hasil analisis yang termasuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian telah mendapatkan pembayaran pajak kurang bayar dari pihak-pihak terkait sebesar Rp 1.455.497.663.945.

Minimnya perhatian parpol dalam transparan soal keuangan itu dibeberkan oleh PPATK di hadapan sejumlah pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Munas Bali Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta Djan Faridz terlihat turut menghadiri Mukernas PKS.

Dalam Mukernas ke-4 PKS kali ini, akan ada 70 program yang akan dibahas oleh seluruh kader PKS yang hadir. 70 program tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional PKS pada September 2015 lalu. (meg)