Rizal Ramli Dinilai Berlagak Jadi Presiden soal Reshuffle

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto (Totok) Wijaya menilai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli memposisikan dirinya sebagai presiden karena mengumbar wacana perombakan Kabinet Kerja jilid II ke masyarakat. 

"Satu-satunya pemegang otoritas reshuffe pasti presiden bukan wakil presiden apalagi menteri. Menteri kan objek reshuffle kenapa memposisikan diri sebagai presiden?" ujar Totok saat dihubungi, Kamis (19/11).

Menurutnya, apa yang dilakukan Menteri Rizal adalah kebiasaannya saat menjadi pengamat dan terbawa hingga kini. Dia meyakini Presiden Jokowi tidak akan membocorkan informasi perombakan kabinet kepada menterinya.

"Tidak mungkin presiden membocorkan reshuffle, kepada objek reshuffle itu sendiri," ucapnya.

Lihat juga: Menteri Tak Seharusnya Langkahi Presiden Soal Reshuffle

Dia menilai apa yang terjadi saat ini sama seperti jelang perombakan Kabinet Kerja jilid I bulan Agustus lalu, terlalu banyak isu simpang siur mengenai kapan dan siapa saja yang akan dikeluarkan, dimasukkan, dan direposisi.

Lihat juga: Rizal Ramli Yakin Reshuffle Akhir Tahun Dongkrak Ekonomi 2016

Menurutnya, saat ini para pemilik saham di pemerintahan merasa memiliki otoritas menentukan perombakan kabinet. Karenanya, dia mengimbau Presiden Joko Widodo untuk tetap menjaga pandangan dan penilaiannya agar tidak dapat dipengaruhi banyak pihak atas kinerja menteri-menterinya.

"Dari proses reshuffle pertama juga terlalu stakeholders offside dalam memberikan komentar," tuturnya.

Lihat juga: PAN Bantah Bicara Pertukaran Menteri dengan Hanura

Totok berpendapat Presiden Joko Widodo pasti sudah memiliki nama-nama yang nantinya mungkin akan direposisi atau dirombak dari Kabinet Kerja. Dia mempercayai, Jokowi tidak bingung melakukan perombakan, meski stakeholders banyak bersuara dan memberikan masukan. 

"Pak Jokowi tidak bingung. Yang bingung itu masyarakat, karena yang tidak punya otoritas malah berbicara soal reshuffle," tuturnya.

Dia mengimbau agar seluruh stakeholders, bahkan Presiden dapat memberikan mandat agar para menterinya termasuk wakil presiden diam terkait reshuffle. "Supaya ini tidak menjadi seperti infotainment," katanya. (bag/bag)