PDIP Akui Nawa Cita Sulit Diwujudkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari menuturkan, janji-janji Presiden Joko Widodo yang terangkum pada program Nawa Cita tidak mudah diimplementasikan.

Menurutnya, tantangan politik dan ekonomi dari dalam maupun luar negeri merupakan hambatan utama pemerintahan Jokowi mewujudkan target-target Nawa Cita.

Eva memaparkan, salah satu hambatan utama Nawa Cita adalah ruang fiskal yang sempit. Sebesar 60 persen anggaran negara dialokasikan untuk membiayai birokrasi, kesehatan (5 persen) dan pendidikan (20 persen).

Kondisi ini, menurut Eva, memaksa pemerintah meminjam dana dari luar negeri. Namun, berbeda dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi akan memfokuskan utang luar negeri itu untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Pilihan Redaksi PDIP Rutin Rapat Internal Pantau Implementasi Nawa Cita Jokowi Minta Kabinet Kerja Hindari Tabrakan Antar Kementerian Menteri Puan Wajibkan PNS Ikut Pelatihan Revolusi Mental Lima Kritik PKS Untuk Pemerintahan Jokowi Pemerintah dan DPR Konflik, Pembangunan 2016 Berisiko Gagal

"Ketika ingin menjadi negara produksi, infrastruktur harus digenjot," kata Eva saat ditemui pada sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Tantangan pemerintah lainnya, menurut Eva adalah mengubah paradigma pembangunan yang berbasis daratan ke pembangunan yang mengutamakan kekuatan maritim.

Menghadapi pelbagai hambatan pembangunan itu, PDIP lantas menggarisbawahi efektivitas kinerja menteri untuk membantu Jokowi.

"Mereka membantu atau malah menjadi beban untuk Presiden. Bagi PDIP, yang penting menteri harus loyal kepada bos. Jangan sampai kontrak kepada Presiden dikalahkan kepentigan kelompok tertentu," ucapnya.

Pada forum yang sama, pakar komunikasi politik Eka Tjipta Lesmana menuding sejumlah menteri pada Kabinet Kerja telah mengambil langkah yang tidak sesuai dengan cita-cita Nawa Cita.

"Saya bingung, kok ada menteri yang tidak lakukan permintaan Jokowi untuk tidak gaduh," tuturnya.

Eka berkata, tiga menteri yang ia maksud adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Rini, menurut Eka, harus diberhentikan karena proyek pembangunan kereta cepat berute Jakarta-Bandung. Sementara itu, Sudirman disebutnya harus bertanggungjawab atas gaduhnya perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Adapun Amran, menurutnya melanggar cita-cita Nawa Cita karena mengimpor beras.

Untuk memuluskan pencapaian target Nawa Cita, Eka menyarankan Jokowi segera merombak komposisi Kabinet Kerja. Pergantian menteri juga sejalan dengan masuknya Partai Amanat Nasional ke barisan partai politik pendukung pemerintah. (obs)