Akbar Tandjung Minta Setya Novanto Perhatikan Tuntutan Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Munas Bali Akbar Tandjung meminta Ketua DPR Setya Novanto untuk memperhatikan pendapat yang berkembang di masyarakat yang menuntut agar mundur. Apalagi, kata mantan Ketua DPR itu, faktor ketokohan Setya Novanto sebagai pejabat publik sangat menjadi sorotan masyarakat luas.

“Sebagai seorang tokoh patut memperhatikan opini publik. Ini juga menyangkut soal legitimasi seorang tokoh terhadap publik,” ujar Akbar kepada CNN Indonesia, Kamis (3/12).

Sebelumnya kalangan aktivis masyarakat dan pengamat politik menuntut Setya Novanto mengundurkan diri. Tuntutan ini dibuat terkait masalah pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam lobi kontrak karya PT Freeport Indonesia. (Baca: Kelompok Aktivis Tuntut Setya Novanto Mundur)

Akbar lantas mencontohkan langkah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri dari jabatannya. “Pak Dirjen itu mundur karena tak sanggup mencapai target penerimaan pajak tahun ini,” kata Akbar.

Pilihan Redaksi Presdir Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin Akan Buka Suara Luhut Sebut Namanya Sering Dicatut Sudirman Said Tak Merasa Disudutkan di Sidang MKD Hujan Interupsi di Sidang MKD Sudirman Said Kejagung Dalami Rekaman Setya Novanto Usut Kasus Freeport

Tokoh Partai Golkar itu menuturkan sikap Dirjen Pajak tersebut patut untuk dicontoh oleh pejabat-pejabat lain. “Merasa sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai pejabat publik. Perhatikan opini publik,” tutur Akbar.

Akbar menilai langkah mundur Dirjen tersebut sangat baik dan mendapat respons yang positif dari masyarakat luas. “Saya sendiri mengapresiasi,” ucap Akbar.

lebih lanjut Akbar juga mengingatkan proses pengusutan perkara etik Setya Novanto yang saat ini sedang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Akhir dari proses penyelidikan di MKD itu nantinya bakal membawa konsekuensi terhadap Setya Novanto.

“MKD juga punya rekomendasi terhadap mereka yang diselidiki dalam perkara itu, dari mulai teguran dan sebagainya,” tutur Akbar.

Selebihnya Akbar mengembalikan pada Setya Novanto karena persoalan etika berpulang pada individu yang bersangkutan. “Semua tergantung pada diri Pak Setya sendiri,” kata dia.

Anggota DPR dari Partai Golkar Muhammad Sarmuji berpendapat bila Setya Novanto mau mengambil langkah mundur maka hal itu sebagai sesuatu yang positif. Menurut anggota Komisi IX DPR itu posisi Setya Novanto saat ini sudah cukup sulit terkait dengan bergulirnya sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan. “Sudah berat posisi Pak Setya,” ucap Sarmuji kepada CNN Indonesia.

Serupa dengan Sarmuji dan Akbar Tandjung, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan sebaiknya Setya Novanto mencontoh langkah Dirjen Pajak yang mengundurkan diri. “Lebih baik mundur, bisa lebih terhormat seperti Pak Dirjen Pajak,” kata Sirajuddin kepada CNN Indonesia.

Seruan agar mundur tak hanya datang dari kalangan masyarakat, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai Ketua DPR Setya Novanto harus mengundurkan diri apabila terbukti menjual nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla demi mendapat 20 persen saham PT Freeport Indonesia. (Baca: Desmond Sarankan Setya Novanto Mundur)

"Kalau perlu, dia seorang gentlemen ya mundur. Ini mempermalukan DPR," ujar Desmond di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, kemarin.

(obs)