Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Dinilai Rendah
Antara & Suriyanto | CNN Indonesia
Kamis, 10 Des 2015 11:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politik uang dan rendahnya partisipasi pemilih masih jadi persoalan dalam pemilihan kepala daerah serentak kemarin.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow mengatakan, catatan yang diberikan tersebut memang tak sampai mengganggu jalannya pemungutan suara. Namun ia berharap ada perbaikan dalam penyelenggaraan pilkada selanjutnya.
Jeirry mengaku, secara umum pilkada serentak kemarin berjalan lancar. Tak ada laporan gangguan kemanan yang berarti. Namun meski lancar bukan berarti tanpa persoalan.
"Di sana-sini masih ditemukan praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses paslon di beberapa daerah. Ini tentu membuat kualitas hasil Pilkada ini mengalami penurunan," kata Jeirry seperti diberitakan Antara, Kamis (10/12).
Sementara untuk partisipasi pemilih, ia memperkirakan cenderung rendah. Berdasarkan pantauannya, Jeirry menilai angka partisipasi pemilih tak lebih dari 60 persen. Padahal target Komisi Pemilihan Umum angka partisipasi pemilih adalah 70 persen.
"Contohnya, seperti di Kota Surabaya saja yang memiliki pasangan calon favorit seperti Risma-Wisnu, angka partisipasinya tak lebih dari 50 persen. Namun demikian, kita masih menunggu hasil akhirnya nanti," kata Jeirry.
Persoalan lain yang jadi catatan TEPI adalah soal penundaan pilkada di lima wilayah. Karena permasalahan hukum, pilkada yang seharusnya benar-benar serentak menjadi tidak berbarengan sepenuhnya.
"Kami masih menunggu kapan pilkada di lima daerah tersebut akan dilaksanakan," katanya.
Pasangan calon petahana yang unggul di sejumlah wilayah berdasarkan hitung cepat juga jadi sorotan. Banyaknya kemenangan pasangan calon petahana ini menurut Jeirry membuat pilkada serentak pantas disebut sebagai pilkada milik petahana.
Bukan cuma menang, pasangan petahana bahkan unggul jauh di atas para pesaingnya. Misalnya petahana yang mendominiasi di Tangerang Selatan, Surabaya, dan Kabupaten Siak.
Catatan terakhir TEPI adalah adalah informasi dari Badan Pengawas Pemilu soal adanya beberapa daerah yang harus mengalami pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang harus dilakukan karena ada pelanggaran ketika pemungutan suara seperti pemilih mencoblos dua kali, pemilih yang bukan warga daerah tersebut memilih, dan beberapa masalah lain. (sur)
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow mengatakan, catatan yang diberikan tersebut memang tak sampai mengganggu jalannya pemungutan suara. Namun ia berharap ada perbaikan dalam penyelenggaraan pilkada selanjutnya.
Jeirry mengaku, secara umum pilkada serentak kemarin berjalan lancar. Tak ada laporan gangguan kemanan yang berarti. Namun meski lancar bukan berarti tanpa persoalan.
Lihat juga:PDIP Klaim Menang di 14 Daerah Jawa Tengah |
"Di sana-sini masih ditemukan praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses paslon di beberapa daerah. Ini tentu membuat kualitas hasil Pilkada ini mengalami penurunan," kata Jeirry seperti diberitakan Antara, Kamis (10/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Contohnya, seperti di Kota Surabaya saja yang memiliki pasangan calon favorit seperti Risma-Wisnu, angka partisipasinya tak lebih dari 50 persen. Namun demikian, kita masih menunggu hasil akhirnya nanti," kata Jeirry.
Persoalan lain yang jadi catatan TEPI adalah soal penundaan pilkada di lima wilayah. Karena permasalahan hukum, pilkada yang seharusnya benar-benar serentak menjadi tidak berbarengan sepenuhnya.
Pasangan calon petahana yang unggul di sejumlah wilayah berdasarkan hitung cepat juga jadi sorotan. Banyaknya kemenangan pasangan calon petahana ini menurut Jeirry membuat pilkada serentak pantas disebut sebagai pilkada milik petahana.
Bukan cuma menang, pasangan petahana bahkan unggul jauh di atas para pesaingnya. Misalnya petahana yang mendominiasi di Tangerang Selatan, Surabaya, dan Kabupaten Siak.
Catatan terakhir TEPI adalah adalah informasi dari Badan Pengawas Pemilu soal adanya beberapa daerah yang harus mengalami pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang harus dilakukan karena ada pelanggaran ketika pemungutan suara seperti pemilih mencoblos dua kali, pemilih yang bukan warga daerah tersebut memilih, dan beberapa masalah lain. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK