PAN: Ada Kongkalikong dalam Kontrak Karya Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyatakan, ada kerjasama negatif yang terjadi dalam perizinan pengelolaan tambang yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Hal tersebut mengingat kokohnya perusahaan tersebut meski telah dianggap banyak melakukan pelanggaran.

"Manurut saya ada kongkalikong. Mereka memanfaatkan peluang dan rakyat dijadikan korban," ujar Yandri dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/12).

Yandri mengatakan, Freeport adalah sebuah perusahaan besar dalam hal modal dan keuntungan, serta berasal dari Amerika Serikat. Menurut Yandri, kedua hal tersebut menjadi daya tarik bagi beberapa pihak berkepentingan untuk mempertahankan upaya Freeport mengeksploitasi kekayaan di tanah Papua.

Pilihan Redaksi Menilik Saham Freeport di Tengah Gonjang-Ganjing Senayan Maroef Klaim Ada Dampak Negatif Jika Kontrak Freeport Putus 12 Januari 2016, Tenggat Pengajuan Harga Divestasi Freeport DPR Tunggu Opsi Divestasi Saham Freeport dari Pemerintah

"Freeport ini ibarat gadis cantik, semua mata suka atau tidak suka memandang. Karena Freeport ini perusahaan besar dan negaranya juga luar biasa yakni Amerika Serikat. Isunya di Papua serta sumber uang banyak dan bisnis memang selalu berhimpitan," ujar Yandri.

Yandri mengaku, rakyat Indonesia telah dikelabui dengan banyaknya isu yang dihembuskan berkaitan dengan Freeport. Salah satunya yaitu isu bahwa Freeport mengalami kejatuhan karena merugi.

Padahal, kata Yandri, PT Freeport masih memiliki gunung emas yang menjadi sumber tambang mereka. "Saya melihat rakyat seperti mati di lumbung padi, padahal kita kaya. Makanya kita harap mafia-mafia itu diberantas. Agar nantinya ada peningkatan pendapatan negara dan tidak ada lagi pinjam uang ke negara lain," ujar Yandri.

Yandri mengatakan, PAN secara tegas mendesak pemerintah untuk evaluasi terhadap kontrak karya seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia.

"Saat ini adalah momentumnya untuk mengambil alih sumber daya alam milik rakyat. Waktu zaman Presiden Soehato, PAN sudah bilang Freeport harus dihentikan. Bukan saja Freeport, tapi semua kepentingan asing harus dikaji ulang untuk kepentingan bangsa dan negara kita," ujar Yandri. (rdk)