Soal Listrik DPP Golkar Dinilai Tak Perlu Diumbar ke Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol Ace Hasan Syadzily menilai persoalan tunggakan listrik Kantor DPP Slipi seharusnya tidak diumbar ke publik. Sebab, hal itu merupakan urusan rumah tangga partai.

"Saya kira harusnya kita bisa menempatkan mana urusan rumah tangga partai, dan hal-hal yang harus disampaikan ke publik," ucap Ace di kediaman Akbar Tanjung, Jakarta Selatan, Minggu malam (3/1).

Ace mengungkapkan, masalah tunggakan tagihan listrik Kantor DPP Golkar di Slipi sudah klir. Disebutnya, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol sudah mengajak kubu Munas Bali untuk menanggung bersama.

Lihat juga: Kantor Golkar Tunggak Listrik, Kubu Agung Tak Mau Disalahkan

Menurut Ace, sekretariat haruslah menjadi tanggung jawab bersama. Pasalnya, Ace mengaku saat dulu awal kubunya menempati kantor tersebut, pihaknya juga harus menanggung beban tunggakan listrik, yang hampir diputus.

"Kami menanggung dan membayar tanggungan listrik yang hampir diputus dan lebih besar daripada sekarang. Kami tidak gembar-gembor," ujar Ace.

Lihat juga: Tagihan Listrik Kantor Golkar Rp400 Juta Dipermasalahkan

Dengan demikian, Ace berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan bersama-sama. Sebab, kedua kubu Partai Golkar ini juga telah menyelenggarakan kegiatan bersama yakni Silaturahmi Nasional 1 November silam.

"Jadi saya kira sangatlah tidak tepat membicarakan urusan partai ke publik," kata Ace.

Ace menegaskan bahwa Kantor DPP Golkar merupakan milik semua kader. Sehingga, kedua kubu harus sama-sama bertanggung jawab, dan tidak dapat saling menghalangi untuk penggunaannya.

"Kami berhak kapanpun menggunakan, begitu juga kubu Aburizal Bakrie. Siapapun kader yang memiliki perhatian kepada Golkar berhak menggunakan," tuturnya.

Lihat juga: Kubu Ical Tuding Pemerintah Memperuncing Konflik Golkar

Rekening listrik dan tagihan-tagihan lainnya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dipermasalahkan. Kubu Agung Laksono yang selama ini menempati kantor di kawasan Jakarta Barat tersebut dituding tak membayar berbagai biaya tersebut.

Atas alasan ini, politikus Golkar Yorrys Raweyai yang selama ini "menguasai" kantor pusat Golkar itu menyerahkan kunci gedung ke kubu Aburizal Bakrie. Yorrys mengatakan, kubu Ical, sapaan Aburizal, lebih bisa memenuhi tagihan-tagihan tersebut.

Bekas Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung ini bahkan telah mengklaim telah mengusir pengurus hasil Munas Ancol dari DPP Golkar. "Saya usir tanggal 3 Desember. Lalu kunci saya serahkan ke Ical," kata Yorrys, Sabtu (2/1).

Salah satu tagihan yang belum dilunasi kubu Agung adalah rekening listrik selama dua bulan dengan total tagihan Rp400 juta. (bag)