Jokowi Terbelenggu Desakan Parpol Soal Reshuffle Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda memperkirakan partai politik akan terus mempengaruhi keputusan Presiden Joko Widodo terkait reshuffle kabinet jilid II yang dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat. Sinyal itu muncul menyusul pernyataan Jokowi yang meminta semua pihak  agar tidak mendiktenya soal perombakan Kabinet Kerja.

"Siapa pun presiden yang berkuasa seperti presidensial setengah hati, akan terbelenggu partai politik," ujar Hanta Yuda dalam diskusi yang bertajuk Buruk Kinerja, Kabinet Terbelah di Jakarta, Sabtu (9/1).

Menurutnya, sejak awal pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah dipenuhi kompromi politik, antara lain mulai dari wacana pembentukan koalisi tanpa syarat hingga perampingan kabinet. Hanta menegaskan, hal itu membuktikan partai politik masih menentukan arah pemerintahan Jokowi.

Karenanya, ia menilai wajar jika Jokowi meminta agar tidak ada yang mendesak, mendikte ataupun mendorong perombakan Kabinet Kerja. Dia meyakini, pernyataan itu disampaikan sebagai upaya Jokowi mengurangi desakan-desakan partai politik.

Lihat juga: PAN Imbau KIH Tak Takut Kehilangan Kursi Menteri

Menurutnya, ada dua metode yang bisa digunakan Presiden Jokowi dalam menentukan pembantunya di pemerintahan, yakni bisa menggunakan pola intip atau mengacu pada rekomendasi atau titipan.

Pola intip yang dimaksud Hanta Yuda adalah seleksi yang dilakukan Jokowi sendiri sebagai presiden. Jokowi melihat dan mencermati siapakah yang memang cocok menjadi pembantunya di pemerintahan.

Lihat juga: Cak Imin: Jokowi Janji Ajak Bicara Soal Reshuffle

Sedangkan rekomendasi merupakan nama-nama yang telah dipersiapkan ketua umum dan diserahkan ke presiden. "Kalau presiden hanya dititipi ketua umum, bingung menteri ini mau ditempatkan dimana. Beda kalau memakai pola intip," katanya.