Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Partai Golkar kembali menjadi tumpuan aspirasi kader partai beringin yang menghendaki digelarnya Musyawarah Nasional bersama. Golkar saat ini diklaim berada dalam kevakuman kepengurusan sejak dicabutnya SK kepengurusan Munas Ancol oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Desakan Munas Golkar bersama kali ini disuarakan oleh sejumlah kader eksponen Golkar Munas Riau 2009. Mereka menghendaki Mahkamah Partai Golkar segera menggelar sidang guna memfasilitasi konsolidasi internal partai melalui jalur Munas.
"Partai Golkar saat ini sedang berada di titik nadir. Titik terendah dari kurva. Munas merupakan jalan keluar mencari solusi di tengah kegentingan yang memaksa," ujar eksponen Golkar Munas Riau Hafiz Zamawi usai menjalin pertemuan singkat dengan Mahkamah Partai Golkar di Jakarta, Selasa (12/1).
Menurut Hafiz, aspirasi yang disampaikan oleh dia dan banyak rekannya tidak berasal dari suara kubu manapun yang saat ini saling klaim kepemimpinan. Desakan digelarnya Munas bersama tidak lebih dari gugahan aspirasi kader yang ingin menyelamatkan partainya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPP Golkar Munas Riau Agun Gunanjar Sunarsa mengamini partainya saat ini sedang dirundung persoalan pelik. Adalah salah, kata Agun, jika ada yang mengatakan Partai Golkar baik-baik saja.
Agun mengibaratkan partai Golkar sebagai mobil yang tidak bisa dioperasikan lantaran tidak memiliki STNK. Legalitas kepengurusan Golkar dipertanyakan karena Surat Keputusan Munas Ancol telah dicabut, kadaluarsanya kepengurusan Munas Riau, dan tidak adanya pengakuan pemerintah terhadap kepengurusan Munas Bali.
"Dalam AD/RT tidak ada institusi selain mahkamah partai yang punya legal standing untuk menyelesaikan kevakuman ini," kata Agun.
Menurut Agun, belum akurnya dua kubu di tubuh partai Golkar terlihat ketika Agung Laksono dan Aburizal Bakrie diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana. Sudut pandang dua tokoh Golkar dalam menilai persoalan di internal partai masih berbeda.
"Ical bilang ini tidak ada masalah. Tapi semua orang juga ikut mencermati. Kami justru tegas mengatakan bahwa ini ada masalah," kata Agun.
Agun dan Hafiz menyuarakan desakan Munas kepada mahkamah partai Golkar yang diwakili oleh Andi Matalatta dan Djasri Marin. Mereka berembuk bersama sejumlah eksponen Golkar Munas Riau lainnya, yakni Riswa Tony, Ibnu Munzir, Mukhtarudin, Gede Sumarjaya Linggih, dan Musfihin Dahlan.
Andi Mattalatta mewakili mahkamah partai Golkar menyatakan dirinya menerima baik aspirasi yang telah disampaikan oleh bagian dari kader partai. Meski demikian, Andi tidak bisa menyampaikan respons ataupun tanggapan apapun terhadap aspirasi yang disampaikan sebelum mahkamah partai menggelar sidang dan menghasilkan putusan.
(sip)