Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie berharap Wakil Presiden Jusuf Kalla membujuk Agung Laksono agar mau ikut Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan kubunya. Ical, sapaan Aburizal berencana mengelar Munaslub pada Juni tahun ini.
Ical menyampaikan keinginannya itu dalam pidato politik jelang penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Gedung Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (25/1).
"Saya harapkan Pak Jusuf Kalla dapat membujuk Pak Agung Laksono, sudah lah," kata Aburizal Bakrie.
Dia menyampaikan jajarannya telah mengundang pihak Agung Laksono agar dapat menghadiri dan mengikuti Rapimnas 2016. Ical juga berjanji tidak akan maju kembali ke bursa pemilihan ketua umum dalam Munaslub mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya dan beliau (Agung) tidak akan maju lagi. Kami yang tua ini Tut Wuri Handayani," katanya.
Pernyataan itu pun mengundang tawa seisi ruangan, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ical berjanji akan memasukkan nama-nama dari pihak Agung Laksono dalam kepengurusan partai.
Ketua Umum hasil Munas Riau 2009 ini juga menuturkan Partai Golkar memiliki banyak kader muda yang berkompeten menjadi Ketua Umum. Hal itu membuktikan kaderisasi di Partai Golkar berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, menyatakan tidak akan mengakui wacana diselenggarakanya Munaslub oleh kubu Ical. Menurutnya, Munas yang diadakan satu kubu tidak akan mengakhiri konflik.
Dia berpendapat lebih baik Munas dilakukan oleh tim yang netral dan objektif. Agung menambahkan, dalam pengantarnya, Menteri Hukum dan HAM meminta agar konflik Partai Golkar dapat diselesaikan secara tuntas dengan cara berkeadilan di tubuh internal. Agung memaknai hal itu dengan melibatkan semua pihak.
Dia mengatakan, Munas hanya bisa dicapai jika dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari penyelenggara, aturan yang disepakati, serta diikuti oleh peserta dari kedua belah pihak.
Pelaksanaan Munas pun harus dilakukan secara adil, transparan, akuntabel, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih. Tim transisi adalah pihak yang bertugas melaksanakan Munas.
(sur)