Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar menyepakati digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Tak juga disahkannya kepengurusan hasil Munas di Bali disebut jadi alasan diselenggarakannya Munaslub.
Ketua Panitia Rapimnas Nurdin Halid mengatakan, meski kepengurusan telah dihasilkan dalam Munas di Bali, namun pengesahan dari pemerintah tak kunjung terbit.
"Sekalipun secara hukum Munas Bali telah dinyatakan sah di pengadilan, tapi secara politik administratif Kemenkumham belum daftarkan Munas Bali. Itu keadaan yang memaksa Golkar harus menyelenggarakan Munaslub," kata Nurdin di Gedung Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (25/1).
Munaslub diklaim Nurdin sempat ditolak oleh mayoritas pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat I Golkar. Dari 34 DPD, 20 di antaranya menolak. Hanya sembilan yang setuju Munaslub dan lima DPD menyerahkan pada Ketua Umum.
"Setelah kami jelaskan konsekuensi hukum, maupun resiko politik akhirnya diputuskan Rapimnas ini, Ketua Umum dan DPD I menyetujui dilaksanakan Munaslub dengan berpijak pada keputusan hukum," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Umum kubu Aburizal Bakrie ini menuturkan, nantinya panitia penyelenggara Munaslub adalah kader di bawah kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Namun, dia mengingatkan nantinya tetap merangkul kepengurusan Agung Laksono.
Munaslub direncanakan akan digelar paling lambat pada Juni 2016. Hal itu berdasarkan perhitungan jelang pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak 2017.
(sur)