KMP: Koalisi yang Diramal Seumur Jagung

Jakarta, CNN Indonesia -- Bubarnya partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah sejak jauh hari diramalkan oleh politikus Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa. Pimpinan Komisi Hukum DPR itu memprediksi usia KMP hanya seumur jagung.

Pendeknya usia koalisi besutan Prabowo Subianto itu, kata Desmond, disebabkan oleh kepentingan politik yang selalu lebih diutamakan ketimbang upaya menyelaraskan ideologi partai. Sejak awal KMP dibangun, Desmond mengamini bentukan koalisi oponen pemerintah itu tidak solid.

"Paling lama koalisi seperti ini akan bertahan hingga umur tiga tahun. Tahun keempat, kepentingan sudah berubah," ujar Desmond.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Desmond dua tahun silam, (11/12/2014). Prediksi Desmond kini terbukti benar, bahkan lebih cepat dari yang diramalkan.

Lihat juga: Desmond: Usia KMP Paling Lama Tiga Tahun

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani belakangan mengamini bubarnya KMP. Dia menyikapi gelagat partai-partai di KMP satu persatu mulai merapatkan barisan dengan partai pendukung pemerintah.

"Sekarang hampir setahun setengah satu persatu 'merotol', karena itu secara de facto KMP sudah bubar," ujar Muzani, kemarin.

Lihat juga: Gerindra: Koalisi Merah Putih Bubar

Keretakan KMP mulai terlihat ketika Partai Amanat Nasional menjadi partai oposisi pertama yang mendeklarasikan diri sebagai pendukung pemerintah. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di podium Istana.

Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan partai besutan Amien Rais itu sudah tidak lagi mengenal istilah KMP maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sejak menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Karena pada tataran praktis kerja sama parpol sangat cair sehingga aspek KMP dan KIH sudah tidak relevan lagi," kata Eddy.

Lihat juga: PAN: Kami Tak Kenal KMP-KIH Sejak Bergabung ke Pemerintah

Partai Keadilan Sejahtera sempat mengekor langkah PAN bersambang ke Istana. Namun partai pimpinan Sohibul Iman itu kerap berkelit merapat dalam barisan partai pemerintah dengan dalih pertemuannya dengan Jokowi tidak lebih dari silaturahmi.

Tanpa menghitung PKS yang gamang, KMP dengan demikian hanya tinggal menyisakan Gerindra. Sebabnya, Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya (Golkar) sudah ikut menyebrang ke gerbong pemerintah.

PPP dan Golkar merupakan partai yang dirundung dualisme kepengurusan. Tapi kini dua partai itu setidaknya sudah satu suara dalam menunjukkan sikap dukungannya.

Meski sudah menyatakan diri sebagai partai pendukung pemerintah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meyakini KMP belum bubar. Dia hanya percaya KMP bubar jika ada pernyataan langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Menurut saya tidak bubar, yang bilang siapa?" kata Ical, sapaan Aburizal.

Lihat juga: Ical Bantah KMP Bubar

Pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menilai ada ambiguitas di balik mengalirnya dukungan partai untuk pemerintah. Pasalnya, dukungan dari partai oponen tidak disertai dengan pernyataan memisahkan diri dari KMP.

"Walaupun mereka bergabung ke pemerintah, tapi di sisi lain tidak meninggalkan KMP, sebetulnya konteksnya itu mereka tidak enak sama Prabowo," kata Syamsudin.

Di sisi lain, kata Syamsudin, dukungan yang disuarakan oleh partai-partai di KMP tidak berarti menambah kekuatan Koalisi Indonesia Hebat, yang belakangan mengubah nama menjadi Koalisi Partai-Partai Pendukung Pemerintah (KP4).

Sebabnya, kata Syamsudin, Presiden Jokowi membangun koalisi tidak dengan ikatan tertulis. Dalam arti lain dukungan partai politik terhadap pemerintah tidak menjamin bakal mendapat jatah bagian di kabinet.

Lihat juga: Dukung Jokowi, Parpol Dinilai Hanya Akses Dana

Menurut Syamsudin, dukungan partai-partai KMP yang mencuat belakangan lebih pada kebutuhan pencarian dana dari partai politik untuk turut mendapat pengaruh di ranah kekuasaan eksekutif.

"Jangan salah, biaya partai politik itu mahal sekali. Intinya mereka kini mencari cara bagaimana mendapat akses untuk mengotak-atik dana pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD," kata Syamsudin.