Hasil Mukernas PKB: Bubarkan DPD

Jakarta, CNN Indonesia -- Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah resmi ditutup dan menghasilkan beberapa agenda politik.

Agenda pertama, kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers penutupan musyawarah di Jakarta, Sabtu (6/2), adalah mengusulkan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

PKB memandang keberadaan DPD saat ini hanya menjadi “aksesoris” demokrasi. Misalnya, selama ini DPD hanya diikutsertakan dalam membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah dan sering kali diabaikan.

Karena itu, PKB berpendapat anggaran DPD yang sangat besar bisa dialihkan untuk program pembangunan yang lebih bermanfaat langsung pada masyarakat.

Lihat juga: PKB Kaji Eksistensi DPD dalam Mukernas

"Bagi PKB, sepanjang kewenangan fungsi DPD seperti hari ini, maka PKB merekomendasikan untuk dihilangkan. Kalau diberi kewenangan lebih baik, kita setuju eksistensinya," kata Abdul.

Agenda yang kedua, lanjut dia, adalah pemilihan gubernur yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan bupati serta walikota oleh rakyat.

Hal ini dipertimbangkan karena tugas dan kewenangan Gubernur terbatas, bersifat administratif dan merupakan wakil atau kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, pemilihan oleh Dewan juga akan menekan biaya Pemilihan Umum yang tidak sedikit.

"Yang ketiga, kami memutuskan untuk membantu Kementerian Desa," kata Abdul. Pengurus PKB di tingkat wilayah dan cabang akan membentuk kelompok kerja desa untuk membangun Indonesia dari desa.

Lihat juga: PKB Ingin Gubernur Dicalonkan Presiden dan Dipilih DPRD

Sementara agenda keempat adalah penolakan perkawinan sejenis. PKB memandang hal tersebut bertentangan dengan agama dan Pancasila.

"Kepribadian bangsa kita Pancasila. Pancasila terutama Bung Karno pernah mengatakan orang Indonesia tidak hanya beragama tapi ber-Tuhan,

"Itu kalau kita konsisten pada sila pertama pancasila, tidak ada yang namanya memperbolehkan perkawinan sejenis," kata Abdul.

Agenda kelima adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan bantuan dana partai politik. PKB memandang hal tersebut adalah solusi untuk menjadikan partai politik sebagai instrumen atau pilar demokrasi.

Keenam, PKB berkomitmen untuk mendorong upaya pemberantasan narkotik. Dalam waktu dekat ini, seluruh anggota DPRD seluruh Indonesia akan melakukan tes urine, sebagai bentuk konkret komitmen.

Lihat juga: Jokowi dan Jusuf Kalla Hadiri Mukernas PKB

"Ini masalah besar. Narkoba tidak ada tempat di negeri ini," kata Abdul.

Agenda terakhir adalah rekomendasi untuk mengirimkan 1.000 kiai ke pelosok-pelosok negeri untuk menangkal radikalisme. PKB memandang penanganan kelompok radikal tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan keamanan semata, melainkan juga melalui pendekatan dan pembinaan mental-spiritual oleh kiai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan PKB harus menjadi motor agar pemerintahan di pusat dan daerah bisa efektif dan efisien. "Dalam Mukernas ini, kami mendorong secepat mungkin agar legislatif dan eksekutif tetap di jalur yang benar."

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga mengatakan dirinya berharap PKB menjadi pemenang pemilu 2019 nanti. "Tolong keputusan dan rekomendasi Mukernas dijalankan benar-benar." (bag)