Menko Luhut dan Ketua PPATK Bahas Tax Amnesty

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menggelar pertemuan dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. Mereka membahas soal persiapan pemberian pengampunan pajak (tax amnesty).

"Rapat, kami ingin tahu bagaimana sekarang persiapan tax amnesty. Kemudian kita dapat data-data baru lagi," ujar Luhut di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (8/3).

Meski demikian, mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu enggan membeberkan lebih detail mengenai hasil rapat tersebut. "Belum bisa dibicarakan," kata Luhut.

Lihat juga: Jokowi Tekankan Tax Amnesty Dorong Infrastruktur

Selain tax amnesty, dibahas pula perkembangan soal dana terorisme. "Nanti kalau sudah lengkap saya beritahu kamu," ujar Luhut.

Sementara Yusuf sama sekali bungkam soal pertemuannya dengan Luhut. "Saya belum bisa cerita, tunggu saja hari Jumat," katanya.

Lihat juga: Ketua DPR Jamin UU Tax Amnesty Disahkan Sebelum Revisi APBN

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty dalam mendorong pembangunan infrastruktur dalam negeri. "Kami ingin ada aliran dana atau uang kembali dari luar masuk ke negara kita," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan anggaran besar untuk proyek pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pembangunan tersebut berkaitan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api dan bandara. "Semua butuh anggaran, uang dan kecepatan. Untuk membangun itu semua, dari APBN tidaklah cukup," kata Jokowi.

Lihat juga: Tax Amnesty Terancam, Pemerintah Andalkan SILPA

Jokowi menjelaskan APBN Indonesia bisa menutupi Rp1.500 triliun dalam lima tahun. Padahal kebutuhan APBN Indonesia melebihi Rp5.000 triliun. Kekurangan itulah yang akan dicari dan diperkuat negara dari pendapatan negara sektor pajak atau melalui mekanisme pengampunan pajak.

Jokowi juga mengatakan draf RUU Tax Amnesty beserta Surat Presiden telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menyerahkan sepenuhnya pembahasan RUU tersebut kepada DPR yang akan memasuki reses 16 Maret mendatang. (sip)