Mendagri: DPR Jangan Persulit Calon Independen

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar parlemen tidak mempersulit langkah calon independen yang hendak maju bertarung di Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017.

Tjahjo menggangap tindakan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hendak menaikkan syarat calon independen menjadi 20 persen memberatkan langkah calon perseorangan.

"Itu kan baru konsepnya DPR. Tapi  konsep pemerintah kan jelas. Intinya kalau saya, independen itu sesuai Undang-undang, sah. Jangan dipersulit," kata Tjahjo setelah mengunjungi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat makan siang di Balai Kota DKI Jakarta, Senin(21/3).

Pilihan Redaksi Ahok Hadiri Acara Konsolidasi Pengurus Partai NasDem Rp500 Juta Jadi Modal Teman Ahok untuk Bergeriliya Soal Guru Diduga Cabuli Murid, Ahok Siap Pecat PNS Bermasalah

Dalam pertemuan dengan Ahok tersebut dibahas salah satunya terkait, kependudukan warga DKI Jakarta. Masyarakat diharapkan untuk memiliki KTP agar dapat ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2017.

Untuk meningkatkan kualitas calon independen, Tjahjo sepakat harus menunjukkan KTP asli dan data yang lengkap dari pendukung calon independen

Menurut Tjahjo, tidak terdapat permasalahan KTP tersebut menggunakan e-KTP atau bukan. "Yang penting NIK-nya satu (Nomor Induk Kependudukan)," ujar Tjahjo.

Sementara itu, Komisi II DPR memprioritaskan revisi UU Pilkada akan dirampungkan pada pertengahan tahun ini. Salah satu poinnya yaitu wacana peningkatan presentase jumlah dukungan bagi calon perseorangan. Peningkatan syarat dukungan calon independen ini untuk mengimbangi syarat dukungan calon yang diusung partai politik atau koalisi parpol. (pit)