Luhut Minta Gubernur Papua Siapkan Calon Pimpinan Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta Gubernur Papua segera menyiapkan sumber daya manusia yang andal agar nantinya dapat memimpin PT Freeport Indonesia.

“Hingga kini belum ada tenaga ahli asli Papua yang bisa duduk sebagai pimpinan di PT Freeport Indonesia itu,” ujar Luhut Pandjaitan, di Jayapura, Senin (28/3) malam.

Menurut Luhut pemerintah sedang membuat program beasiswa khusus untuk jurusan sains atau teknologi dan bukan politik. Bila tidak segera dilakukan maka akan sulit bagi Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri karena ketiadaan SDM yang dapat menduduki jabatan tertentu.

Lihat juga: 'Meski Pemerintah Ganti Koteka dengan Emas, Bukan Cara Papua'

Padahal selain PT Freeport Indonesia juga ada perusahaan besar lainnya yang beroperasi seperti BP Tangguh di Papua Barat.

"Hingga kini pemerintah masih kesulitan mencari orang Papua yang memiliki kemampuan untuk memimpin PT Freeport Indonesia," kata Luhut Pandjaitan lagi.

Menkopolhukam yang berkunjung ke Jayapura hingga besok itu juga menyatakan prihatin atas laporan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan 25 persen rakyat Papua meninggal akibat menenggak minuman keras.

Karena itu, menurut Luhut, diharapkan dapat segera ditangani termasuk bahaya narkotika dan penularan HIV/AIDS yang makin banyak di Papua.

Lihat juga: Luhut: Jokowi Bukan Orang yang Suka Janji, Dia Eksekusi

Dalam kasus warga yang positif HIV/AIDS, Papua berada pada urutan kedua terbanyak di Indonesia setelah Papua Barat, dan diperkirakan akan makin meningkat bila tidak segera ditangani, ujar Menkopolhukam itu pula.

Menkopolhukam didampingi Mendagri dan Kepala BIN, Selasa (29/3) dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pos Batas Lintas Negara (PLBN) Skouw yang berada di perbatasan RI-Papua Nugini.

Sejak Maroef Sjamsoeddin mengundurkan diri awal Januari 2016, jabatan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia masih kosong.

Lihat juga: Luhut: Pemerintah Teliti Dugaan Pelanggaran HAM di Papua

(antara/sip)