Pelaporan Dirjen Udara ke Polisi Perburuk Citra Lion Air

Jakarta, CNN Indonesia -- DPR mendukung Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo menghadapi gugatan PT Lion Group (Lion Air) ke Mabes Polri. Anggota Komisi V DPR Miryam Haryani berpendapat, gugatan itu memperburuk citra Lion Air.

"Saya kira manajemen maskapai ini masih labil. Sehausnya mereka fokus membenahi manajemen internal bukan sibuk melapor," kata Miryam melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/5).

Dia menyebutkan, Lion Air memutuskan menunda aktivitas penerbangan di 95 rute selama satu bulan penuh. Hal itu menyusul sanksi pembekuan ground handling atau jasa pelayanan penjemputan penumpang dan barang.

PT Lion Air telah memutuskan untuk menggunakan self handling dalam layanan operasinya agar maskapai bisa tetap melayani penumpang selama pembekuan diterapkan.

Pilihan Redaksi Pembekuan Groundhandling Lion Air Memicu Kekacauan Lion Air Laporkan Dirjen Perhubungan Udara ke Polisi Lion Air Tak Terima Pembekuan oleh Dirjen Perhubungan Udara Lion Air Tunda 95 Rute Penerbangan Selama Sebulan

Pembekuan diberlakukan setelah kesalahan prosedur pengangkutan penumpang asal luar negeri beberapa hari lalu.

Senada, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan, keputusan Kementerian Perhubungan menangani kesalahan prosedur PT Lion Grup benar. Namun, dia berkata, setiap warga negara tetap memiliki hak pembelaan hukum.

"Hadapi saja. Kesalahan sudah jelas. Kepolisian juga harus lihat proporsional," kata Fadli.

Kemarin (19/5), Presiden Direktur PT Lion Grup Edward Sirait mengatakan pihaknya melaporkan Suprasetyo atas tuduhan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, SK pelarangan seharusnya dikeluarkan sebelum adanya hasil investigasi yang dilakukan.

Dalam laporan polisi (LP) bernomor LP/512/V/2016/Bareskrim, PT Lion Grup melaporkan Suprasetyo pada 16 Mei 2016 dengan pelapor Harris Arthur Hedar selaku Head of Legal Corporate Lion Air. (pit)