Setop Perda Intoleran, Mendagri Akan Terbitkan Surat Edaran
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 14 Jun 2016 10:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah supaya tidak mengeluarkan instruksi atau peraturan daerah yang berpotensi menggangu toleransi dan kemajemukan bangsa.
Tindakan tersebut diambil Tjahjo setelah media sosial diramaikan oleh insiden di sejumlah daerah selama Ramadan, salah satunya larangan warung makan beroperasi pada siang hari saat bulan puasa yang membuat warung-warung di Serang, Banten, dirazia Satuan Polisi Pamong Praja.
"Isi (perda) agar lebih cermat dan sensitif terhadap kebijakan kepala daerah," ucap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Tjahjo berkata, tim Kementerian Dalam Negeri sudah turun langsung mengevaluasi perda yang memicu razia warung makanan di Serang itu, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat yang dikeluarkan Wali Kota Serang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang.
Beleid itu mengimbau toleransi dan saling menghormati antarumat beragama menyambut bulan Ramadan, salah satunya dengan melarang warung makan beroperasi siang hari.
Selain Serang, di Kabupaten Lebak juga dilakuakn razia warung makan sesuai Instruksi Bupati Lebak Nomor 190/ADM.Kesra/V/2016 tentang Larangan Kegiatan dalam Bulan Suci Ramadhan Tahun 1437 Hijriah/2016. Lebak dan Banten sama-sama berlokasi di Provinsi Banten.
Perda intoleran serupa juga diterbitkan Kabupaten Bogor, Bengkulu, dan Padang. Soal perda larangan warung makan beroperasi siang hari selama Ramadan, disebut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono, belum dibatalkan.
Dari 3.143 Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang dibatalkan pemerintah pusat, 75 persen di antaranya terkait investasi, bukan intoleransi.
"Soal Serang belum, nanti dievaluasi lagi," ujar Soni.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan meminta warung-warung makan yang buka siang hari selama Ramadan tidak dirazia.
"Jangan negeri ini dipersepsikan seolah-olah negara tidak beraturan. Kasian penjual kecil yang uangnya kecil terus diobrak-abrik," ucap Luhut.
[Gambas:Video CNN] (pit/agk)
Tindakan tersebut diambil Tjahjo setelah media sosial diramaikan oleh insiden di sejumlah daerah selama Ramadan, salah satunya larangan warung makan beroperasi pada siang hari saat bulan puasa yang membuat warung-warung di Serang, Banten, dirazia Satuan Polisi Pamong Praja.
"Isi (perda) agar lebih cermat dan sensitif terhadap kebijakan kepala daerah," ucap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beleid itu mengimbau toleransi dan saling menghormati antarumat beragama menyambut bulan Ramadan, salah satunya dengan melarang warung makan beroperasi siang hari.
Dari 3.143 Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang dibatalkan pemerintah pusat, 75 persen di antaranya terkait investasi, bukan intoleransi.
"Soal Serang belum, nanti dievaluasi lagi," ujar Soni.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan meminta warung-warung makan yang buka siang hari selama Ramadan tidak dirazia.
"Jangan negeri ini dipersepsikan seolah-olah negara tidak beraturan. Kasian penjual kecil yang uangnya kecil terus diobrak-abrik," ucap Luhut.
[Gambas:Video CNN] (pit/agk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK