Komisi IX: Vaksin Palsu Kasus Lama Tak Direspons Kemenkes

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) terkait merebaknya kasus vaksin palsu di tengah masyarakat.

"Siang ini jam 3 sore akan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan pelaksana tugas BPOM, meminta penjelasan terkait vaksin palsu," kata Anggota Komisi IX Okky Asokawati di Gedung DPR, Senin (27/6).

Pilihan Redaksi Mengenal Pembeda Vaksin Palsu dan Dampaknya Kemenkes Jamin Asli Vaksin Posyandu, Puskesmas, RS Pemerintah Berisi Infus dan Antibiotik, Vaksin Palsu Dinilai Tak Bahaya 4 Rumah Sakit Swasta di Jakarta Terduga Pengedar Vaksin Palsu

Okky mengatakan, kasus vaksin palsu sebenarnya sudah lama terjadi. Namun menurutnya, selama ini vaksin palsu tidak pernah direspons Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, pembiaran vaksin palsu oleh Kementerian Kesehatan ditunjukan dengan cara pembuatan obat yang tidak terkawal dengan baik.

"Terkait CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang harusnya memberi izin adalah Kemenkes. Kalau sampai ada pihak-pihak yang bisa memproduksi vaksin dengan tidak baik, berarti CPOB-nya tidak baik," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.

Selain itu, Okyy menilai BPOM juga telah kecolongan dalam hal pengawasan obat dan vaksin. Dengan demikian, menurutnya perlu ada pemetaan daerah yang terindikasi banyak beredar vaksin palsu.

"Kementerian Kesehatan sebagai garda terdepan untuk melayani kesehatan masyarakat, harus mendapat data yang akurat," ujar Okky.

Hal itu, kata dia, agar dapat meyakinkan orang tua untuk tetap memberikan vaksinasi bagi anak-anaknya.

Kasus vaksi palsu kini tengah diungkap kepolisian. Sudah 13 orang jadi tersangka dengan peran yang berebeda-beda dari mulai pengedar hingga pembuat. Diperkirakan, vaksin palsu beredar di lima provinsi, termasuk DKI Jakarta.

Di Jakarta sendiri ditengarai ada empat rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu ini dan ada dua apotek yang menjualnya. (sur)