'Petahana yang Tak Cuti Bisa Selewengkan Fasilitas Negara'

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang lanjutan uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Mahkamah Konstitusi siang ini menghadirkan saksi ahli Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri. Di hadapan majelis hakim, Syaiful menjelaskan potensi penyelewengan dari petahana jika tidak mengambil cuti selama kampanye Pilkada 2017.

Uji materi terhadap UU Pilkada ini diajukan oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, sapaan Basuki, keberatan dengan pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan gubernur petahana mengambil cuti selama masa kampanye Pilkada.

Pilihan Redaksi Presiden Minta Aturan Cuti Petahana Dipertahankan Mendagri Lantik Pelaksana Tugas Tujuh Daerah pada 26 Oktober Kemdagri Siapkan Izin Cuti Petahana Peserta Pilkada 2017 Pemerintah Tetap Gaji Petahana yang Cuti untuk Pilkada

Bakhri mengatakan, kewajiban cuti penting untuk ditaati supaya petahana tidak menyalahgunakan fasilitas negara. Ia mencontohkan, petahana bisa saja menggerakkan bawahannya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk melakukan kampanye.

Selain itu, menurut Syaiful, petahana tidak memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat jika menolak mengambil cuti. Syaiful juga menyebut cuti kampanye akan menghindarkan petahana menerima uang dari sumber yang tidak diperbolehkan dalam hukum.

Dari alasan tersebut, Syaiful menyatakan tidak ada alasan bagi petahana untuk menolak masa cuti yang sudah ditentukan.

"Cuti petahana bukan lagi hal yang perlu diperdebatkan, tidak ada lagi alasan bagi petahana untuk tidak menjalankan cuti," kata Syaiful di Jakarta, Rabu (19/10).

Mendengar keterangan Syaiful, anggota hakim Aswanto mempertanyakan data yang dimiliki Syaiful soal bagi-bagi jatah yang mungkin terjadi. Permintaan ini untuk membantu hakim dalam membongkar indikasi tersebut.

"Ini memang dari dulu yang jadi kajian, kami mohon jika memungkinkan ahli punya data untuk bisa bantu kami, apakah benar ada donatur yang dibantu ketika pasangan calon menang," ucapnya.

Syaiful mengaku tidak memiliki data atas pernyataannya tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan bahan kajian yang bersifat abstrak sehingga tidak ada data pasti.

Sidang yang berlangsung sekitar setengah jam sejak pukul 11.15 WIB itu akan dilanjutkan pada Kamis (27/10) dengan agenda menerima keterangan tertulis dari saksi ahli yang tidak hadir hari ini. Agenda selanjutnya adalah membacakan kesimpulan dari seluruh saksi yang telah diperiksa.

Sementara itu, Ahok sebagai pemohon sudah mempersiapkan langkah antisipasi jika permohonannya ditolak. Ia mengaku telah mengisi formulir untuk cuti selama masa kampanye.

"Kami mengajukan cuti sesuai permintaan dari KPU. Tapi kami akan tetap mengacu pada putusan MK," ucapnya. (wis/obs)