Anies Janji Sistem Pelayanan Kesehatan Jemput Bola ke Warga
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 04 Nov 2016 03:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan menyiapkan pelayanan kesehatan atau tenaga medis dengan sistem 'jemput bola' kepada warga jika nantinya terpilih pada Pilkada 2017.
Menurut Anies, pelayanan kesehatan berupa puskesmas keliling yang sudah ada masih belum maksimal untuk menjangkau seluruh warga. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga medisnya tidak sepadan dengan jumlah penduduk ibu kota.
"Ke depan, kami ingin membuat petugas kesehatan keliling untuk memantau kesehatan warga, termasuk mengidentifikasi mereka yang sudah tidak bisa menempuh mobilitas," ujar Anies di Jakarta Barat, Kamis (3/11).
Nantinya, lanjut Anies, sistem pelayanan kesehatan ini bakal dilakukan secara merata, terutama di daerah-daerah yang secara sosial ekonomi masih rendah.
Sistem tenaga medis tambahan yang direkrut akan mengikuti mekanisme perjanjian kerja yang diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara tentang pegawai dengan perjanjian kerja.
“Jadi, bukan semata-mata menjadi PNS, tapi bukan juga kontrak pihak ketiga, namun melalui model perjanjian kerja," katanya.
Program ini, kata Anies, merupakan bentuk pencegahan terhadap persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat, terutama kepada warga yang mobilitasnya terhambat. Sebab, selama ini, ia melihat kehadiran negara dalam pelayanan kesehatan, hanya pada saat warganya sudah mengalami persoalan.
"Pemerintah hadir bukan menunggu yang sakit datang ke pelayanan kesehatan. Tapi, justru kami hadir di sana," terang Anies. (bir)
Menurut Anies, pelayanan kesehatan berupa puskesmas keliling yang sudah ada masih belum maksimal untuk menjangkau seluruh warga. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga medisnya tidak sepadan dengan jumlah penduduk ibu kota.
Nantinya, lanjut Anies, sistem pelayanan kesehatan ini bakal dilakukan secara merata, terutama di daerah-daerah yang secara sosial ekonomi masih rendah.
Sistem tenaga medis tambahan yang direkrut akan mengikuti mekanisme perjanjian kerja yang diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara tentang pegawai dengan perjanjian kerja.
“Jadi, bukan semata-mata menjadi PNS, tapi bukan juga kontrak pihak ketiga, namun melalui model perjanjian kerja," katanya.
Program ini, kata Anies, merupakan bentuk pencegahan terhadap persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat, terutama kepada warga yang mobilitasnya terhambat. Sebab, selama ini, ia melihat kehadiran negara dalam pelayanan kesehatan, hanya pada saat warganya sudah mengalami persoalan.
"Pemerintah hadir bukan menunggu yang sakit datang ke pelayanan kesehatan. Tapi, justru kami hadir di sana," terang Anies. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK