Demo 4 November, Anies Pilih Fokus Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak memiliki persiapan khusus dalam menyikapi demonstrasi besar 4 November. Pada hari itu, ia akan fokus melanjutkan agenda kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Tanggal 4 tetap kampanye selama KPU tidak melarang. Kami akan kampanye terus, kami jalan terus," kata Anies di Jakarta Barat, Rabu (2/11).

Ribuan orang dari organisasi masyarakat dan keagamaan direncanakan akan turun ke jalan pada 4 November untuk berunjuk rasa terkait dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Lihat juga: SBY Harap Proses Hukum Ahok Adil

Ini merupakan aksi demo kedua setelah aksi pertama yang digelar 14 Oktober lalu. Aksi pertama itu juga dihadiri ribuan warga. Mereka menuntut kepolisian memproses Ahok secara hukum yang mereka sebut telah melakukan penistaan agama.

Anies menjelaskan, ia tetap akan turun ke masyarakat untuk fokus mengetahui persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Ia pun mengimbau kepada pendukung maupun relawan agar tidak terpengaruh pada demonstrasi 4 November.

"Imbauan kami katakan bahwa, kegiatan kita total fokus di kampanye," ujar Anies.

Lihat juga: Jokowi di antara Jebakan dan Pertaruhan Aksi Massa 4 November

Di tempat terpisah, Koordinator Relawan ABDI Rakyat yang mendukung Anies-Sandi, Mohammad Huda menyatakan, pihaknya juga tidak akan ikut bergabung dalam demonstrasi 4 November.

Huda mengatakan, pihaknya akan memantau secara penuh anggota relawan ABDI Rakyat yang diklaim mencapai 36 ribu orang untuk tidak ikut dalam demonstrasi.

"Jika ada relawan yang ikut, akan kami tegur dengan keras, bahkan mencabut keanggotaannya," kata Huda di Cikini, Jakarta Pusat.

Lihat juga: Blusukan, Ahok Hadapi Isu Banjir dan Infrastruktur

Menurut Huda, demonstrasi 4 November mendatang sudah terpolitisasi. Sebab, hal itu sudah menyeret Presiden Joko Widodo dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Untuk itu, ia meminta agar semua pihak termasuk pemerintah mengedepankan proses hukum dalam kasus ini.

"Proses hukum ini harus dihormati dan dijalankan seadil-adilnya secara transparan. Sehingga tidak menimbulkan banyak spekulasi yang merugikan," ujarnya. (wis/obs)