Ketua Pansus RUU Pemberantasan Terorisme Muhammad Syafii mengatakan, pembentukan dan kinerja BNPT selama ini didasarkan pada Peraturan Presiden 46/2010 dan yang telah diubah melalui Peraturan Presiden 12/2012.
Namun, kata Syafii, peraturan itu hanya memberikan fungsi koordinasi pada tingkat operasional kepada BNPT. "Kami ingin BNPT punya penguatan di level pengambilan kebijakan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berpendapat serupa. Ia menilai, peran BNPT memang perlu ditambah.
ADVERTISEMENT
Pada rapat kerja, Rabu siang tadi, Pansus menyerahkan 112 daftar inventarisasi masalah kepada Kementerian Hukum dan HAM.
Pansus menargetkan pembahasan RUU pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini selesai pertengahan 2017.