Bawaslu Prediksi Pelanggaran Kampanye Naik di Januari 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu memprediksi akan terjadi peningkatan pelanggaran kampanye pada Januari 2017, seiring pelaksanaan sejumlah agenda penting selama bulan tersebut.

Agenda penting itu antara lain pelaksanaan debat terbuka antar kandidat calon kepala daerah dan penyelenggaraan rapat akbar. Di sisi lain, Bawaslu mencatat belum ada kerawanan tinggi di masa kampanye yang berlangsung hingga saat ini.

Pilihan Redaksi KPU Ungkap Sebab Sepinya Kampanye Pilkada 2017 Dugaan Penyesatan Publik, Anies Akan Dilaporkan ke Bawaslu Ada Cagub yang Tak Terima Sumbangan Dana Kampanye

"Kemarin jadi masukan bahwa dua bulan kampanye, kerawanan belum yang tertinggi. Ke depan semoga bisa diantisipasi dan tidak destruktif," kata anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/12).

Walau kampanye belum memasuki masa rawan, Bawaslu telah mendata pelanggaran terbanyak selama dua bulan masa kampanye berlangsung.

Daniel berkata, pelanggaran kampanye terbanyak ada pada kasus keterlibatan aparatur sipil negara (ASN).

Ia menyebut Banyak ASN yang terlibat dalam kampanye karena merasa takut jika tidak memihak kepada salah satu calon kepala daerah.

"Mereka tidak netral sebagai ASN dan berpihak, beberapa terlibat dalam kampanye. Itu di daerah, jadi problem lebih pada bangunan budaya untuk membantu para pihak yang dilarang berkampanye agar tidak melakukan kampanye," tuturnya.

Bawaslu telah meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk ikut memantau keterlibatan ASN dalam kampanye pilkada.

Pelanggaran dalam bentuk pengadangan calon dan wakil calon kepala daerah menempati urutan kedua setelah pelanggaran ASN.

Bawaslu mengaku telah mendata pelanggaran selama kampanye itu, namun belum memiliki data atau jumlah yang pasti mengenai hal tersebut.

"Kalau angka belum dapat, tapi rekapitulasi jalan terus," katanya. (wis/rel)