Tim Anies-Sandi Belum Berencana Bahas Reklamasi dengan Pusat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembahasan proyek reklamasi di Teluk Jakarta antara tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan pemerintah pusat dipastikan tak terjadi dalam waktu dekat.

Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said mengatakan, pembicaraan reklamasi dengan perwakilan pemerintah pusat akan dilakukan setelah kajian internal diselesaikan.Saat ini pengkajian terhadap proyek tersebut masih dilakukan tim.

"elas bahwa visi dan kebijakan Anies-Sandi memang tidak melanjutkan reklamasi. Apa-apa yang sudah dihasilkan sejauh ini akan dikaji pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat," kata Sudirman di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (21/5).

Lihat juga: Soal Reklamasi, BKPM Tidak Bisa Cabut Izin Semena-mena

Sudirman juga enggan membicarakan rencana pembuatan peraturan daerah untuk membatalkan proyek reklamasi di pesisir ibu kota. Namun, ia memastikan akan ada pembahasan teknis mengenai hal tersebut setelah kajian diselesaikan.

"Masih belum juga dilantik kan jadi masih jauh lah. Suatu ketika akan sampai ke sana tapi ini kan waktunya masih panjang," katanya.

Sebelumnya, anggota tim sinkronisasi Marco Kusumawijaya berjanji pihaknya tak akan membongkar pulau-pulau buatan yang telah terbentuk bila reklamasi dihentikan. Pulau-pulau yang telah ada akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Marco menyebut, hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan membongkar pulau-pulau yang sudah terbentuk itu. Sebab, kata dia, pembongkaran nantinya justru akan memperparah kondisi Teluk Jakarta.

"Kalau kita mau bongkar malah akan menimbulkan bencana, makanya kita akan optimalkan untuk kepentingan umum," kata Marco, Rabu (17/5).

Lihat juga: Tantangan Amien Rais soal Reklamasi Dijawab Anak Buah Luhut

Untuk membicarakan rencana implementasi program Anies-Sandi, tim sinkronisasi akan bertemu dengan perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pekan depan.

Sudirman juga menjamin akan ada pertemuan rutin antara tim sinkronisasi dengan perwakilan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta mulai pekan ini. Menurutnya, pertemuan dengan eksekutif dan legislatif di ibu kota wajib dilakukan untuk menjamin keberlangsungan rencana program Anies-Sandi.

Percepat Penyusunan RJPMD

Hari ini Tim sinkronisasi bertemu dengan perwakilan beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pokok pembahasan.

Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik berkata, telah ada kesepakatan antar fraksi dan tim dalam untuk memprioritaskan penyusunan RPJMD sesuai visi dan misi Anies-Sandi.

"Jadi itu dulu sesuai dengan ketentuan RPJMD dulu dibuat baru disusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), KUA-PPAS, baru APBD. Insya Allah saya kira DPRD tidak akan seperti yang dibayangkan, selama untuk kepentingan masyarakat DPRD akan sepakat," kata Taufik.

Lihat juga: Anies Akan Bangun Pelabuhan di Pulau Reklamasi

Fraksi-fraksi yang ikut dalam pertemuan tadi diantaranya adalah perwakilan Partai Golkar, Hanura, PPP, Gerindra, dan PKS. Tidak ada perwakilan fraksi PDI Perjuangan dan Nasdem yang terlihat ikut pertemuan tersebut.

RPJMD DKI Jakarta periode 2017-2022 akan disusun dan diatur dalam Peraturan Daerah. Tim Sinkronisasi Anies-Sandi meminta penyusunan RPJMD dipercepat agar tidak mengganggu implementasi program gubernur dan wakil gubernur terpilih.

"Kita minta sesegera mungkin dan tadi disepakati dilakukan. Kayak proklamasi, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," kata Taufik
Dalam kesempatan yang sama, Sudirman berkata bahwa percepatan penyusunan RPJMD diperlukan agar penyusunan RKPD 2018 dapat dilakukan sesuai visi-misi Anies-Sandi. Ia berkata, tak ada masalah dalam penyusunan RPJMD dan RKPD karena tim sinkronisasi telah menjalin komunikasi dengan eksekutif dan legislatif di ibu kota.

"Ada yang menyampaikan saran tadi bagaimanapun 2018 harus ada program dari Pak Sandi dan Anies, itu akan kami perhatikan. Jangan menyusun RKPD sebelum RPJMD jelas," tuturnya.