Jokowi: Indonesia Butuh KPK yang Kuat

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan, ia tetap menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kuat. Jokowi berpendapat, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh melemah. Penegasan ini disampaikan menyikapi perkembangan hak angket DPR terhadap KPK.

"Kita perlu KPK yang kuat dan independen. Jadi jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, enggak boleh," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/6).

Ia mengingatkan, seharusnya penguatan KPK menjadi landasan berpikir bersama untuk benar-benar membersihkan Indonesia dari korupsi. Hal itu pula yang seharusnya dipegang dalam setiap pembuatan keputusan oleh aparat dan pemerintah baik di pusat dan daerah.

Lihat juga: KPK Belum Berniat Periksa Megawati Terkait SKL BLBI

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai lembaga anti-rasuah juga tetap terbuka terhadap koreksi. Namun, koreksi itu demi memperkuat kinerja.

"Kalau memang harus ada yang dibenahi ya dibenahi, tapi bahwa kita memerlukan KPK yang kuat," tegasnya.

Tetapi, ia enggan berpendapat hak angket DPR itu merupakan perbaikan atau malah menjadi pintu masuk pelemahan KPK. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan parlemen.

Lihat juga: Kaji Keabsahan Angket, KPK Gandeng Indriyanto Seno Adji

Hak angket terhadap KPK diusulkan sejumlah anggota Komisi III DPR. Mereka ingin menyelidiki KPK setelah penyidik KPK Novel Baswedan pada persidangan kasus e-KTP pada 31 Maret, menyatakan Miryam S Haryani pernah mengaku ditekan sejumlah anggota Komisi III DPR.

Salah satu yang ingin diketahui adalah rekaman pemeriksaan KPK terhadap Miryam. Mereka yang disebut Miryam kepada penyidik KPK sebagai pengancamnya adalah Aziz Syamsudin, Masinton Pasaribu, Syafruddin Suding, Desmon J Mahesa serta Bambang Soesatyo.

Perlu Dievaluasi

Untuk anggaran, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar memproyeksikan anggaran pansus mencapai Rp3,1 miliar hingga akhir masa tugas, yakni 60 hari masa kerja sejak dibentuk pansus angket.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, KPK perlu dievaluasi. Sehingga, partai pengusung utama Presiden ini mengirimkan perwakilan dalam Pansus angket KPK.

Sementara itu, politikus Demokrat Agus Hermanto berpendapat Pansus akan menghambat kinerja KPK. Sebab, anggota Pansus akan memanggil pegawai KPK ke parlemen untuk dimintai keterangan.