KPK Nilai Peningkatan Dana Parpol Bisa Cegah Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebut usulan peningkatan dana bantuan parpol dari Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi cara mencegah tindak pidana korupsi. Menurutnya, anggaran parpol menjadi salah satu fokus program KPK di bidang pencegahan.

"Kami berharap peningkatan dana bantuan ini dapat mereduksi kebutuhan pembiayaan parpol yang sebelumnya sulit dari sumber resmi, sekarang bisa dengan sumber resmi," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7).

Febri mengingatkan, peningkatan dana bantuan ini harus tetap diiringi dengan perbaikan internal, baik dalam penyusunan kode etik parpol maupun proses rekrutmen.

Lihat juga: Dana Bantuan Parpol Berpotensi Naik Rp1.000 Per Suara

Untuk membentuk parpol yang sehat, menurut Febri, membutuhkan biaya tak sedikit. Namun, parpol juga harus bertanggung jawab secara maksimal untuk mengelola dana bantuan tersebut.

"Parpol yang sehat butuh biaya. Jadi kalau biayanya ditanggung negara harus dikelola dengan akuntabel," katanya.

Usulan peningkatan dana bantuan ini juga disambut baik sejumlah parpol. Salah satunya Partai Gerindra. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Ahmad Riza Patria, tambahan dana ini diyakini akan meningkatkan kualitas parpol ke depan.

Lihat juga: Dana Bantuan Parpol Diusulkan Turun Bertahap Hingga 10 Tahun

Pasalnya, dana parpol di Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dengan negara lain yang juga menggunakan pola sistem politik yang sama.

Sebelumnya, Kemdagri dan Kemkeu disebut telah menyepakati kenaikan dana parpol dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara mulai tahun depan. Kesepakatan itu rencananya akan diikuti dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol.