Politik Dagang ala PKB di Full Day School
CNN Indonesia
Rabu, 09 Agu 2017 10:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menentang kebijakan delapan jam belajar dalam lima hari sekolah atau full day school yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy itu, menurut pria yang akrab disapa Cak Imin, tidak realistis.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kruskidho Ambardi menilai wajar jika PKB menolak kebijakan tersebut. Sebab, yang akan terkena kebijakan full day school itu adalah para konstituen PKB.
“Sedikit lagi pemilu 2019, masing-masing parpol menghitung peluang-peluang, sehingga bikin pernyataan, ada tawar menawar. Itu normal,” ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, di Jakarta, Rabu (9/8).
Penolakan PKB, ia menyatakan, bukan sebuah harga mati. Artinya, masih ada proses terkait penolakan tersebut. Jadi, apa yang dilakukan PKB adalah semacam politik dagang.
“Tawar menawar dibungkus dengan gertakan. Ini teknik negosiasi politik. Yang tidak normal, jika keberatannya tidak direspon lalu berontak dan keluar (koalisi),” katanya.
Sebelumnya, Cak Imin mengungkapkan, kebijakan full day school tidak lebih baik dibanding kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda di masa lalu.
Hal itu diutarakan dia saat memberi sambutan dalam acara Halaqoh Kebangsaan bertajuk Peran Strategis Madrasah Diniyah dalam Membangun Karakter Bangsa yang diinisiasi PKB di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (7/8).
Sebelum mengeluarkan kebijakan, ia menjelaskan, Mendikbud Muhadjir Effebdy seharusnya memperhatikan dampak buruk terhadap produk budaya yang telah mengakar di masyarakat Indonesia.
Produk budaya itu adalah madrasah diniyah, yang diduga bakal terberangus dengan adanya full day school.
Meski begitu, Cak Imin yakin Presiden Joko Widodo mendengarkan keluhannya. Apalagi Cak Imin juga mengklaim, dirinya sudah bertemu tiga kali dengan Jokowi untuk menyampaikan keluhannya ini.
Menurut Cak Imin, Jokowi sangat paham bahwa pembangunan, khususnya pembangunan karakter, perlu melibatkan masyarakat secara aktif. Bukan malah memberangus budaya masyarakat yang telah mengakar berabad-abad lamanya.
Dia berharap Jokowi lekas mencabut penerapan kebijakan full day school yang dikeluarkan Muhadjir. Sebab jika kebijakan ini salah bisa berdampak negatif ke depannya.
"Kalau kebijakan dan strategisnya salah, justru akan sangat berdampak kepada apa yang menjadi tujuan niat baik. Pemerintah seharusnya mendukung memodernisasi, memodifikasi yang sebaik-baiknya kepada guru diniyah kita," lanjutnya.
Kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy itu, menurut pria yang akrab disapa Cak Imin, tidak realistis.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kruskidho Ambardi menilai wajar jika PKB menolak kebijakan tersebut. Sebab, yang akan terkena kebijakan full day school itu adalah para konstituen PKB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tawar menawar dibungkus dengan gertakan. Ini teknik negosiasi politik. Yang tidak normal, jika keberatannya tidak direspon lalu berontak dan keluar (koalisi),” katanya.
 Pengamat politik menilai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mencoba melakukan tawar menawar politik jelang Pemilu 2019, salah satunya terkait full day school. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
Sebelum mengeluarkan kebijakan, ia menjelaskan, Mendikbud Muhadjir Effebdy seharusnya memperhatikan dampak buruk terhadap produk budaya yang telah mengakar di masyarakat Indonesia.
Produk budaya itu adalah madrasah diniyah, yang diduga bakal terberangus dengan adanya full day school.
Lihat juga:PKB Enggan Tergesa-gesa Dukung Capres 2019 |
Menurut Cak Imin, Jokowi sangat paham bahwa pembangunan, khususnya pembangunan karakter, perlu melibatkan masyarakat secara aktif. Bukan malah memberangus budaya masyarakat yang telah mengakar berabad-abad lamanya.
Dia berharap Jokowi lekas mencabut penerapan kebijakan full day school yang dikeluarkan Muhadjir. Sebab jika kebijakan ini salah bisa berdampak negatif ke depannya.
"Kalau kebijakan dan strategisnya salah, justru akan sangat berdampak kepada apa yang menjadi tujuan niat baik. Pemerintah seharusnya mendukung memodernisasi, memodifikasi yang sebaik-baiknya kepada guru diniyah kita," lanjutnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK