"Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi," katanya di Surakarta, Rabu (9/8) seperti dikutip dari Antara.
Konstitusi yang ada di Indonesia, menurut Jokowi, mencegah adanya mobokrasi yang memaksakan kehendak sekelompok massa. Selain itu, konstitusi di Indonesia menjadi pelindung kemajemukan dan pelindung keragaman baik perbedaan pendapat, maupun etnis, budaya dan agama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menjadi tuan rumah acara Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (AACC) yang dilakukan pada 9-10 Agustus 2017.
Lihat juga:'Guyon Diktator Bentuk Power Jokowi' |
Sejumlah pejabat yang hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Polhukam Wiranto, Ketua MK Arief Hidayat dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (djm/djm)