Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, akan menjalankan program Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) mulai 2015 hingga 2019. Ia merayu sejumlah perusahaan telekomunikasi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.
RPI, yang diproyeksi memakan biaya Rp 270 triliun, akan menyediakan akses internet kecepatan tinggi di seluruh Indonesia.
Saat ditemui dalam diskusi IndoTelko Forum di Jakarta, Kamis (11/12), Rudiantara belum bisa memastikan berapa biaya yang akan dikeluarkan pemerintah dari APBN dan biaya dari operator telekomunikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perusahaan telekomunikasi Telkom, mengaku mendukung RPI dan telah memasukkannya dalam rencana bisnis 2015. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Telkom, Indra Utoyo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana Rp 1,7 triliun untuk mendukung RPI yang akan diambil dari belanja modal 2015 Telkom sebesar Rp 20 triliun.
“Operator memang punya peran besar di sini. Kami dukung dari sisi akses, backbone, dan konten, shingga ekosistemnya jalan,” ujar Indra.
Ia akan memilih daerah mana yang akan dibangun oleh Telkom, dengan melihat aspek bisnis dan kebutuhan masyarakat guna memajukan ekonomi suatu daerah.
Namun, Indra mengingatkan agar pemerintah memberi insentif terhadap perusahaan telekomunikasi yang mendukung RPI. Ketika ditanya apa bentuk insentifnya, pihak Telkom dan Rudiantara belum bisa memastikan.
Selain Telkom, perusahaan telekomunikasi seluler XL Axiata juga akan mendukung RPI. “Kami akan dukung dengan jaringan 3G, 4G, juga kabel serat optik,” ujar Direktur Utama XL Axiata, Hasnul Suhaimi.
Dalam lima tahun ke depan, pembangunan pitalebar nasional ditargetkan dapat memberi akses koneksi tetap di wilayah perkotaan ke 70 persen rumah tangga (20 Mbps) dan 30 persen populasi, serta akses seluler ke seluruh populasi (1 Mbps).
Di pedesaan, akses pitalebar diharapkan menjangkau 49 persen rumah tangga (10 Mbps) dan 6 persen populasi, serta akses seluler ke 52 persen populasi (1 Mbps).
RPI memprioritaskan pembangunan internet cepat untuk penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, logistik, dan pengadaan.
Infrastruktur telekomunikasi tidak masuk dalam rencana pembangunan dari penghematan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 100 triliun yang didapat berkat kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter pada Selasa, 18 November 2014.
Pada 2013, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 71,19 juta, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).