"Pak Wapres meminta kami (KPU) untuk fokus dan konsentrasi dengan bagaimana penggunaan IT yang bisa dilakukan di Indonesia," ujar Husni Kamil Manik di Kantor Wapres, Jakarta, Jum'at (30/01).
Husni berkata pihaknya akan mulai membentuk tim khusus untuk menangani teknologi infomasi ini. "Secara bertahap sejalan dengan itu KPU sudah membentuk tim, yang kemudian mulai bekerja untuk membuat grand design penggunaan IT dalam pemilu di Indonesia," lanjut Husni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski pelaksanaan cukup kompleks, Husni belum mau membeberkan jumlah anggaran yang digunakan KPU untuk mengurus Pilkada ini,
KPU mengusulkan dana pelaksanaan pilkada serentak sebesar Rp 1,1 triliun untuk 2015. "Tapi perlu diingat, dana Rp 1,1 triliun ini belum disetujui," tutup Husni
Tahun 2014 lalu, KPU menggelontorkan anggaran sebesar Rp 7,9 triliun untuk pemilu presiden untuk dua putaran. Rinciannya, dana sebesar Rp 4 triliun untuk putaran pertama dan Rp 3,9 triliun untuk putaran kedua.
Bicara soal pemanfaatan teknologi di pemilihan umum, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah memiliki sistem pemilihan elektronik yang disebut e-Voting.
Teknologi ini telah diterapkan di level pemilihan kepala desa di Boyolali (Jawa Tengah), Jembrana dan Tabanan (Bali), dan Musi Rawas, Purwodadi (Jawa Tengah). (adt)