Badan Siber Nasional Diusulkan Sekompak 'Three Musketeers'

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) oleh pemerintah makin terang, namun fungsi lembaga itu masih perlu diperjelas agar tidak tumpang tindih dengan lembaga keamanan siber yang sudah ada. Secara umum, disebutkan BSN bertugas untuk mengkoordinasi dan menangani potensi ancaman negara lewat dunia maya.

Menurut pakar teknologi informasi Richardus Eko Indrajit, BSN seharusnya bisa menjadi komando yang menyaring informasi di masyarakat untuk menentukan apakah itu menjadi ancaman dan berpotensi membahayakan kedaulatan negara atau tidak.

Pilihan Redaksi Badan Siber Nasional Bakal jadi Pengawas Internet Bareskrim Bentuk Tim Khusus Telusuri Video Mesum Anak Menkopolhukam: Perang Masa Depan Tidak Kasatmata Badan Siber Nasional Siap Tangani Ancaman

Ia menjelaskan, sejauh ini tantangan mengenai BSN adalah soal struktur dan anggota di dalamnya. Richardus berharap BSN bisa seperti kisah Three Musketeers asal Perancis.

"Dalam kisah Three Musketeers, mereka sering adu argumen namun seketika kompak ketika rajanya diserang untuk melindungi. Mereka bisa kompak karena punya satu tujuan sama, yaitu melindungi sang raja. Maka dari itu BSN butuh protokol serangan yang sama-sama disepakati,” ujarnya di sela Simposium Nasional Cyber Security 2015 di Jakarta, Kamis (4/6).

Menurut mantan ketua Indonesia Security Incidents Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) itu, pemerintah perlu melakukan mitigasi secara preventif dan reaktif.

"Internet itu sangat berharga karena tak memiliki batas, maka dimanfaatkan untuk berbagi konten, bergosip, sampai transaksi keuangan. Kita harus mengurangi risiko hal yang tak diinginkan. Maka dibutuhkan koordinasi," kata Richardus.

Menurut rencana, BSN akan menjadi koordinator untuk lembaga yang telah memiliki divisi keamanan siber, seperti TNI, Polri, Kemenkominfo, Kemenkopolhukam, ID-SIRTII dan ID-CERT.

Richardus menanggapi bahwa BSN minimal bisa menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan untuk memimpin dalam koordinasi masalah.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno sebelumnya sempat mengatakan, dalam waktu dekat Presiden akan membentuk tim panitia seleksi kepala dan anggota BSN. Kepala dan anggota BSN harus memenuhi standar kelayakan, tanpa memandang latar belakang institusi untuk dapat menjabat di lembaga siber nasional tersebut.

Presiden Joko Widodo dilaporkan mau menempatkan BSN sebagai lembaga yang kedudukannya sejajar dengan kementerian. (adt/ded)