Tim yang dibentuk pada April 2015 ini, diklaim merupakan upaya pemerintah meningatkan tata kelola dan membuka forum diskusi dengan tokoh masyarakat yang ahli pada suatu bidang dalam menentukan situs atau konten yang perlu diblokir di Internet.
Namun, menurut Direktur Eksekutif ICT Watch, Donny Budi Utoyo, pemerintah perlu memberi tahu warga proses dari awal sampai akhir sebuah situs web diblokir agar semuanya lebih transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peneliti telekomunikasi Heru Sutadi dari Indonesia ICT Institute, berpendapat, pemerintah di lintas kementerian juga punya tugas besar mengedukasi masyarakat tentang efek positif Internet, yang diharapkan bisa menekan akses Internet untuk konten negatif.
"Mengedukasi masyarakat bagaimana cerdas memakai Internet, untuk pendidikan, berdagang, agar tidak menyebarluaskan hal-hal yang tidak baik," kata Heru.
Hal ini, menurut Heru, bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga tugas orangtua di era digital. Anak di masa kini perlu menguasai teknologi informasi tapi di satu sisi mereka harus sadar bahwa Internet punya banyak manfaat yang harus dieksplorasi secara positif dan bijaksana. (eno)