Industri Otomotif Sebut Pertamina Belum Siap Sediakan Euro 4
Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Rabu, 31 Agu 2016 20:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Percepatan penggunaan bahan bakar minyak berstandar Euro 4 dianggap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai hal yang mutlak harus diterapkan di Indonesia. Keberadaan Euro 2 yang kini digunakan di Indonesia sudah tidak relevan, khususnya terkait isu lingkungan dan iklim industri otomotif.
Direktur Jenderal Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan MR Karliansyah, mengatakan keluhan dari pihak industri otomotif yang ia terima adalah lambannya Pertamina menyediakan BBM Euro 4.
"Dari beberapa hasil rapat yang kami lakukan dengan pemangku kebijakan, termasuk pertamina dan pelaku industri, produsen otomotif sudah siap jika harus beralih ke Euro 4, tapi Pertamina belum," kata Karliansyah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/8).
Pertamina, kata Karliansyah, menyanggupi jika ketersedian Euro 4 paling cepat bisa diproduksi di dalam negeri pada 2021. Itu terlalu lama, jika melihat klaim dari Kemen LHK dengan adanya dukungan langsung Presiden Joko Widodo untuk menyegerakan penggunaan Euro 4.
"Untuk penerapan saya rasa sudah siap semuanya. Hanya saja, Pertamina-nya siap atau tidak. Mereka bilang 2019, ternyata saat bertemu lagi berubah jadi 2012."
Keluhan penggunaan Euro 2 yang diterima Kemen LHK, kata Karliansyah, adalah dari pihak produsen otomotif yang membuat produksi kendaraan tidak efeisien dan kesulitan menghindari gas buang beremisi tinggi.
Padahal, pihak industri mengaku telah siap mengalihkan seluruh produksi kendaraan dengan standar Euro 4, hanya saja ketersediaan BBM yang membuatnya sulit terealisasi. Sehingga, produsen kendaraan harus memiliki dua line pabrikan kendaraan, khusus Euro 2 untuk produksi dalam negeri dan Euro 4 untuk pangsa pasar ekspor.
Sedangkan di sisi kesehatan, pemerintah harus mengeluarkan setidaknya Rp37,5 triliun dalam setahun untuk mengobati penyakit akibat pencemaran udara.
"Pilihan paling cepat saat ini mungkin ekspor, jika melihat dari beberapa kali pertemuan dengan Menko Perekonomian, Industri, pengusaha dan Pertamina. Di pihak Kemen LHK intinya lebih cepat lebih baik," ujar Karliansyah.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tampaknya setuju dengan opsi impor bahan bakar minyak dengan standarisasi Euro 4 untuk kebutuhan otomotif dalam negeri. Hal itu dilakukan kerena pemerintah melalui Pertamina tidak memiliki kilang yang mampu memproduksi BBM di level Euro 4.
"Kemungkinan besar impor, padahal ini seharusnya sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari. Kami tengah membicarakan soal Euro 4 ini dengan pemerintah secara intensif," kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/8).
Kekalahan Indonesia atas prosuksi kendaraan berstandar Euro 2 sangat mempengaruhi jumlah ekspor kendaraan, lantaran sedikitnya negara yang masih berstandar Euro 2. Indonesia terpaksa membuat dua line produksi kendaraan, yaitu Euro 2 untuk produksi domestik dan Euro 4 untuk ekspor.
"Itu memberatkan mereka para produsen otomotif." (pit)
Direktur Jenderal Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan MR Karliansyah, mengatakan keluhan dari pihak industri otomotif yang ia terima adalah lambannya Pertamina menyediakan BBM Euro 4.
"Dari beberapa hasil rapat yang kami lakukan dengan pemangku kebijakan, termasuk pertamina dan pelaku industri, produsen otomotif sudah siap jika harus beralih ke Euro 4, tapi Pertamina belum," kata Karliansyah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertamina, kata Karliansyah, menyanggupi jika ketersedian Euro 4 paling cepat bisa diproduksi di dalam negeri pada 2021. Itu terlalu lama, jika melihat klaim dari Kemen LHK dengan adanya dukungan langsung Presiden Joko Widodo untuk menyegerakan penggunaan Euro 4.
"Untuk penerapan saya rasa sudah siap semuanya. Hanya saja, Pertamina-nya siap atau tidak. Mereka bilang 2019, ternyata saat bertemu lagi berubah jadi 2012."
Keluhan penggunaan Euro 2 yang diterima Kemen LHK, kata Karliansyah, adalah dari pihak produsen otomotif yang membuat produksi kendaraan tidak efeisien dan kesulitan menghindari gas buang beremisi tinggi.
Padahal, pihak industri mengaku telah siap mengalihkan seluruh produksi kendaraan dengan standar Euro 4, hanya saja ketersediaan BBM yang membuatnya sulit terealisasi. Sehingga, produsen kendaraan harus memiliki dua line pabrikan kendaraan, khusus Euro 2 untuk produksi dalam negeri dan Euro 4 untuk pangsa pasar ekspor.
Sedangkan di sisi kesehatan, pemerintah harus mengeluarkan setidaknya Rp37,5 triliun dalam setahun untuk mengobati penyakit akibat pencemaran udara.
"Pilihan paling cepat saat ini mungkin ekspor, jika melihat dari beberapa kali pertemuan dengan Menko Perekonomian, Industri, pengusaha dan Pertamina. Di pihak Kemen LHK intinya lebih cepat lebih baik," ujar Karliansyah.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tampaknya setuju dengan opsi impor bahan bakar minyak dengan standarisasi Euro 4 untuk kebutuhan otomotif dalam negeri. Hal itu dilakukan kerena pemerintah melalui Pertamina tidak memiliki kilang yang mampu memproduksi BBM di level Euro 4.
"Kemungkinan besar impor, padahal ini seharusnya sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari. Kami tengah membicarakan soal Euro 4 ini dengan pemerintah secara intensif," kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/8).
Kekalahan Indonesia atas prosuksi kendaraan berstandar Euro 2 sangat mempengaruhi jumlah ekspor kendaraan, lantaran sedikitnya negara yang masih berstandar Euro 2. Indonesia terpaksa membuat dua line produksi kendaraan, yaitu Euro 2 untuk produksi domestik dan Euro 4 untuk ekspor.
"Itu memberatkan mereka para produsen otomotif." (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK