Isu Privasi Jadi Kekhawatiran Masyarakat AS di Era Trump
Bintoro Agung Sugiharto | CNN Indonesia
Kamis, 10 Nov 2016 13:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Amerika Serikat di bawah pimpinan Barack Obama dan George Walker Bush punya rekam jejak yang buruk dalam isu privasi di ranah digital. Namun di bawah Donald Trump yang baru saja terpilih sebagai presiden AS, kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap isu privasi kembali mengemuka.
Kepemimpinan AS memang kerap diwarnai pelanggaran privasi warganya sendiri. Mulai dari Nixon dengan skandal Watergate, Bush dengan Patriot Act, hingga Obama yang dituding bertanggung jawab atas pengawasan tanpa izin oleh NSA.
Dalam perjalanan kampanye Trump sebagai presiden AS, masalah privasi dan keamanan digital masih minim bila dibandingkan dengan kompetitor utamanya Hillary Clinton. Selain gestur dukungannya terhadap pengawasan pemerintah, ia hanya sesekali menyebut keamanan privasi.
Dikatakan gestur sebab presiden terpilih asal partai Republik itu tak pernah benar-benar menjelaskan posisinya dalam isu tersebut.
"Saya hmmm berada di sisi pemerintah," kata Trump pada 7 Desember 2015 ketika menyatakan pandangannya soal pencurian data telepon yang dilakukan oleh NSA.
Trump juga sempat menyerukan boikot terhadap Apple dalam kasus penolakan Tim Cook terhadap permintaan FBI untuk mengakses iPhone pelaku penembakan San Bernardino.
Timothy Edgar, direktur hukum di Brown University, mengingatkan bahwa pemerintahan Trump yang notabene berasal dari Partai Republik tak akan punya banyak waktu memikirikan isu privasi selama mereka berkuasa.
"Saya bisa bilang usaha reformasi seperti apa pun akan stagnan dan mungkin malah berjalan mundur," ucap Edgar yang pernah bekerja di pemerintahan Obama.
Kekhawatiran lebih jauh terhadap isu privasi cukup banyak berasal dari ucapan-ucapan Trump selama masa kampanye. Dua seruannya yang paling mengancam adalah mengawasi ketat setiap penduduk Muslim di AS dan mengubah ketentuan undang-undang pencemaran nama baik sehingga ia bisa menuntut organisasi media.
Mengonfirmasi ketakutan itu, Susan Freiwald, profesor di University of San Francisco, berpendapat, bayangan Trump menggunakan FBI untuk mengumpulkan informasi mengenai musuh-musuhnya sangat mungkin terjadi.
"Peraturan hukum memang masih tak memungkinkan itu terjadi, namun belum jelas apakah mekanisme pengawasan sudah cukup untuk menghentikannya," ucap Freiwald seperti dikutip dari PC World.
Sementara itu, komentar yang lebih netral datang dari Jay Edelson, pengacara sekaligus CEO dari lembaga konsultan hukum Edelson PC di Amerika Serikat. Edelson menilai kemungkinan Trump mengabaikan hak privasi warganya tak akan seburuk pemerintahan Obama.
"Tak ada tahu apa yang akan ia lakukan. Pemerintahan di bawah kendali Demokrat cukup buruk. Saya rasa tak akan ada yang lebih buruk di bawah kepemimpinan Trump," tutur Edelson menyoroti aktivitas pengawasan NSA di masa kepresidenan Obama.
Namun' ia menyebut agenda bisnis Trump yang akan lebih kuat mempengaruhi dalam membuat kebijakan di masa mendatang. Dalam kerangka pikiran itu, Edelson, sama seperti Freiwald, kepentingan bisnis Trump akan mengabaikan faktor keamanan siber dan kebijakan perlindungan data privasi masyarakat.
Sementara itu, pengungkap pengawasan ilegal NSA terhadap aktivitas masyarakat AS, Edward Snowden, dikabarkan oleh situs Engadget akan tampil ke publik menyikapi terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS.
Respon Snowden itu diyakini akan berkutat di masalah keamanan privasi seperti yang ia terus suarakan sejak menjadi buronan kelas kakap pemerintahan Obama. Snowden menggandeng mesin pencari StartPage asal Belanda untuk menyiarkan langsung pendapatnya di tanggal 10 November pukul 22.30 waktu Eropa Tengah. Itu artinya siaran tersebut akan bisa diakses langsung di Indonesia pada 11 November, pukul 04.30 WIB. (evn)
Kepemimpinan AS memang kerap diwarnai pelanggaran privasi warganya sendiri. Mulai dari Nixon dengan skandal Watergate, Bush dengan Patriot Act, hingga Obama yang dituding bertanggung jawab atas pengawasan tanpa izin oleh NSA.
Dalam perjalanan kampanye Trump sebagai presiden AS, masalah privasi dan keamanan digital masih minim bila dibandingkan dengan kompetitor utamanya Hillary Clinton. Selain gestur dukungannya terhadap pengawasan pemerintah, ia hanya sesekali menyebut keamanan privasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Silicon Valley Bisa Suram di Tangan Trump |
Dikatakan gestur sebab presiden terpilih asal partai Republik itu tak pernah benar-benar menjelaskan posisinya dalam isu tersebut.
"Saya hmmm berada di sisi pemerintah," kata Trump pada 7 Desember 2015 ketika menyatakan pandangannya soal pencurian data telepon yang dilakukan oleh NSA.
Timothy Edgar, direktur hukum di Brown University, mengingatkan bahwa pemerintahan Trump yang notabene berasal dari Partai Republik tak akan punya banyak waktu memikirikan isu privasi selama mereka berkuasa.
"Saya bisa bilang usaha reformasi seperti apa pun akan stagnan dan mungkin malah berjalan mundur," ucap Edgar yang pernah bekerja di pemerintahan Obama.
Kekhawatiran lebih jauh terhadap isu privasi cukup banyak berasal dari ucapan-ucapan Trump selama masa kampanye. Dua seruannya yang paling mengancam adalah mengawasi ketat setiap penduduk Muslim di AS dan mengubah ketentuan undang-undang pencemaran nama baik sehingga ia bisa menuntut organisasi media.
Lihat juga:Dunia Maya 'Terguncang' Trump Menang |
Mengonfirmasi ketakutan itu, Susan Freiwald, profesor di University of San Francisco, berpendapat, bayangan Trump menggunakan FBI untuk mengumpulkan informasi mengenai musuh-musuhnya sangat mungkin terjadi.
"Peraturan hukum memang masih tak memungkinkan itu terjadi, namun belum jelas apakah mekanisme pengawasan sudah cukup untuk menghentikannya," ucap Freiwald seperti dikutip dari PC World.
Sementara itu, komentar yang lebih netral datang dari Jay Edelson, pengacara sekaligus CEO dari lembaga konsultan hukum Edelson PC di Amerika Serikat. Edelson menilai kemungkinan Trump mengabaikan hak privasi warganya tak akan seburuk pemerintahan Obama.
"Tak ada tahu apa yang akan ia lakukan. Pemerintahan di bawah kendali Demokrat cukup buruk. Saya rasa tak akan ada yang lebih buruk di bawah kepemimpinan Trump," tutur Edelson menyoroti aktivitas pengawasan NSA di masa kepresidenan Obama.
Namun' ia menyebut agenda bisnis Trump yang akan lebih kuat mempengaruhi dalam membuat kebijakan di masa mendatang. Dalam kerangka pikiran itu, Edelson, sama seperti Freiwald, kepentingan bisnis Trump akan mengabaikan faktor keamanan siber dan kebijakan perlindungan data privasi masyarakat.
Sementara itu, pengungkap pengawasan ilegal NSA terhadap aktivitas masyarakat AS, Edward Snowden, dikabarkan oleh situs Engadget akan tampil ke publik menyikapi terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS.
Respon Snowden itu diyakini akan berkutat di masalah keamanan privasi seperti yang ia terus suarakan sejak menjadi buronan kelas kakap pemerintahan Obama. Snowden menggandeng mesin pencari StartPage asal Belanda untuk menyiarkan langsung pendapatnya di tanggal 10 November pukul 22.30 waktu Eropa Tengah. Itu artinya siaran tersebut akan bisa diakses langsung di Indonesia pada 11 November, pukul 04.30 WIB. (evn)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK