'Lelang Frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz Bukan Soal Bagi-bagi Kue'

Jakarta, CNN Indonesia -- Pro kontra rencana pemerintah untuk membatasi peserta lelang frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz menuai beragam reaksi dari operator.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan rencana lelang frekuensi kali ini untuk mengatasi permasalahan kapasitas yang kerap dikeluhkan operator di kota-kota besar.

Hingga saat ini, Kominfo bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tengah melakukan uji publik untuk mekanisme lelang frekuensi. Sejauh ini sudah ada 24 masukkan yang berasal dari kalangan akademisi, lembaga hukum, hingga operator.

Nantinya, masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi regulator.

Lihat juga: Pemerintah Jangan Batasi Lelang Frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz

"Masukan publik mekanisme dilakukan bertahap, kalau semua didengar tidak akan memutuskan karena ada yang ingin satu tahap saja agar efisien, ada juga yang ingin bertahap agar tanpa tahapan, kalau begitu lelangnya bisa seminggu atau lebih terus-terusan," imbuh Rudiantara usai diskusi "Teknologi Digital Membuat Media Lebih Hidup" di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (16/3).

Meski nantinya sudah merampungkan konsultasi publik, Rudi menargetkan awal April sudah bisa menandatangani hasilnya untuk dijadikan payung hukum lelang frekuensi. Setelah menjadi Permen harapannya pertengahan Juni sudah ditentukan pemenang lelangnya.

Ketika disinggung mengenai salah satu mekanisme yang memungkinkan operator hanya memenangkan satu blok di salah satu frekuensi saja, Rudi menyanggah anggapan 'bagi-bagi kue' di antara operator peserta lelang.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar tidak ada dominasi operator yang memenangkan dua frekuensi sekaligus.

Lihat juga: Tata Cara Lelang Frekuensi 2.1 dan 2.3 GHz Dikritik

"Ngga benar itu anggapan bagi-bagi kue, penentuan pemenang tender untuk masing-masing blok dilakukan sebenarnya agar tidak ada dominasi satu operator yang memenangkan semua lelang," pungkasnya.

Meski proses penentuan lelang sudah rampung, Rudi memastikan proses untuk operator menempati frekuensi yang didapatkan masih panjang. Nantinya akan ada proses refarming jaringan bagi semua pemilik lisensi blok di masing-masing frekuensi.

"Targetnya usai mendapat pemenang lelang pada semester kedua, selanjutnya bisa dilakukan refarming sehingga awal 2018 frekuensi yang baru ini sudah efektif bisa digunakan," ungkapnya.

Rudi menekankan dapat memperoleh harga terbaik untuk proses lelang frekuensi kali ini. Prinsipnya ia menekakan harga lelang tidak lebih renah dari yang dibayarkan operator, agar dari sisi pendapatan pemerintah tidak berkurang.

"Kuncinya selain harga tidak boleh lebih rendah juga dilihat dari segi governance bagus karena seleksi nanti diperuntukkan untuk membantu operator yang memiliki permasalahan kapasitas di lima kota besar," imbuhnya.