Tarif Promo Dibatasi, XL Minta Aturan yang Praktis

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan membuat peraturan menyangkut lama program promosi yang dibuat oleh operator seluler. Dengan aturan ini, pemerintah akan membatasi tarif promo yang diberlakukan oleh operator. Menanggapi hal ini, CEO XL Axiata Dian Siswarini meminta pemerintah membuat peraturan yang praktis terkait formula pembatasan tarif promo tersebut.

"Jangan sampai aturan yang berniat untuk menambah efisiensi ini malah justru berakibat sebaliknya," jelas Dian usai acara pengumuman pemenang program loyalitas "XYRAVAGANZA & FANTAXIS" di Epicentrum, Jakarta Pusat, Rabu (31/5).

Lihat juga: Pemerintah Segera Atur Promo Operator Seluler

Penentuan batas jangka waktu program promosi ini rencananya akan diformulasikan oleh Kemenkominfo dan BRTI. "Jadi, sekarang tuh harus didefinisikan dulu secara jelas promo itu apa. Kalau sampai sekarang sih itu masih ide ya. Jadi, sekarang belum tahu aturannya, istilahnya bagaimana kita mengkualifikasikan promo," kata dia kepada awak media.

Lebih lanjut, Dian mengatakan bahwa cukup sulit untuk menentukan waktu yang ideal untuk setiap promo. Pasalnya, setiap promo biasanya memiliki skala dan jangka waktu yang berbeda-beda.

"Nggak ada idealnya sih menurut saya. Kan promo ada yang jangka pendek, ada yang lebih panjang. Ada yang promo kecil, ada yang besar. Jadi nggak ada yang ideal," sambungnya.

Penentuan jangka waktu promosi ini dianggap penting oleh BRTI. Penentuan ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Dikhawatirkan, promosi operator yang jor-joran memberikan harga murah tanpa batas waktu pada akhirnya malah merugikan operator itu sendiri.

Lihat juga: Tri Harap Pemerintah Tak Atur Formula Tarif Internet

Dian mengatakan bahwa pihaknya tentu akan mendukung peraturan tersebut asalkan tata pelaksanaan aturan ini bisa dipraktekkan dan tidak membebani.

"Kalau dilihat dari idenya, supaya industrinya sehat ya bagus. Supaya para operator itu bisa berkompetisi lebih baik, lebih fair...Makanya, tata laksananya itu harus practical gitu. Kalau kita mesti bolak balik lapor, ya mungkin nanti jadi (malah) tidak mendukung tujuan," pungkasnya.