PBNU Buat Pusat Komando Tangkal Konten Radikal dan Hoax

Kustin Ayuwuragil, CNN Indonesia | Selasa, 23/05/2017 12:07 WIB
PBNU Buat Pusat Komando Tangkal Konten Radikal dan Hoax Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua PBNU Said Aqil Siroj menyatakan keprihatinannya terhadap konten radikal dan berita bohong yang saat ini dengan mudah tersebar di media sosial.

"Sekarang media sosial itu sangat luar biasa, ya. Hanya dengan pesan cepat dua minggu, berangkat ke Jakarta langsung mau jadi 'pengantin'. Apalagi konten-konten negatif itu," tuturnya di depan mimbar saat membuka acara pembukaan Command Center dan Smart Card di Kantor Pusat PBNU, di Jakarta Pusat, pada Senin (22/5).

"Saya lebih mending orang nonton video porno daripada mereka nonton yang radikal itu. Kalau mereka nonton video porno kan setiap kali nonton selalu bilang Astaghfirullah gitu," canda Said. "Kalau yang radikal pasti terbakar emosinya untuk jadi pengantin," lanjutnya prihatin.


Oleh karenanya, Said berharap dengan adanya Command Center dan Smart Card ini bisa menjadi salah satu upaya NU untuk mempersatukan NKRI melalui kekuatan media digital. 


Sebab, layanan hasil kerjasama NU dengan XL Axiata dan Kominfo ini bisa memberi porsi konten positif. Dia yakin bahwa video-video negatif termasuk hoax bisa dikurangi ketika konten positif mendapat porsi yang lebih besar.

"Nanti kalau Pak Kiai mau tausiah, kami bisa membantu untuk mem-broadcast pesannya melalui semua jaringan sosial media seperti Facebook, Twitter, YouTube hingga Periscope. Agar seluruh umat mendapatkan akses ke konten bagus. Dengan begitu, konten negatif tidak jadi perhatian lagi," terang Joseph Lumbangaol, Chief Digital Services Officer XL Axiata, dalam konferensi pers.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara berharap NU bisa menuntut umatnya untuk menggunakan media sosial sesuai 'muamalah medsosiah'. Istilah ini sebenarnya sudah digemborkan Rudiantara sejak bertemu Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin, 23 Januari 2017.

"Siapa tahu masyarakat di luar sana menunggu kiai-nya untuk memberikan tauladan dalam bermedsos yang baik. Semoga dengan pedoman ini NKRI tetap terjaga," katanya singkat dalam sambutannya.



Lebih lanjut, Chief RA juga menjelaskan mengenai penanggulangan hoax yang dilakukan dengan OTT. Khusus Facebook, Rudiantara meminta agar perusahaan jejaring sosial itu memiliki prioritas dalam melakukan filter terhadap konten negatif. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian yang menimpa akun Facebook Avi yang diblokir.

"Jangan sampai kayak kemaren yang Avi itu. Kan bukan Pemerintah yang minta, orang lain yang minta. Harusnya janganlah, orang pesannya dia itu justru menyejukkan. Banyak yang like. Yang bagus gitu malah diblok. Kalau saya minta kepada OTT dalam hal ini Facebook harus memiliki prioritas," kata dia pada awak media.

"Saya minta Facebook bekerjasama. Pemberian pengaduan dari siapa, pengaduan pun harus punya skala prioritas. Kalau menerima pengaduan dari pemerintah, prioritaskan pemerintah, karena kami yang menjalankan pemerintahan," tuturnya lagi.


Rudiantara juga mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan pihak berwajib untuk mengantisipasi kehebohan akibat hoax.

"Kalau dari sisi penegakan hukum apabila nanti terjadi sesuatu dan perlu penindakan, ya, lakukan penindakan oleh Polri. Kalau oleh yang bersangkutan langsung (ke) Polri.  Kalau yang dunia maya, kami bisa lakukan," tutupnya.