"Telegram ini kan berbeda, kalau yang lain sifatnya komersial, mereka ini setidaknya menyatakan sebagai organisasi non-profit, sehingga caranya berbeda," ucap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, Rabu (19/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah mengaku kesulitan menghubungi Telegram setahun ini. Berbeda dengan layanan internet OTT (over the top) lain seperti Facebook, Twitter, atau Google, pemerintah belum pernah menjalin komunikasi dengan Telegram sebelum pemblokiran dilakukan.
Sebelumnya pemerintah telah berjaji bakal membuka blokir di 11 DNS situsweb Telegram apabila perusahaan asal Rusia itu bisa memenuhi ketentuan yang disyaratkan.
"Kalau menginginkan dibuka secepatnya, kami rapikan masalah koridor untuk penapisannya. Begitu SOP tersedia, langsung cepat dibuka," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/7) kemarin.
Saat ini Rudiantara menyebut kementeriannya sedang berkomunikasi dengan Telegram. Dalam komunikasi yang berlangsung, kedua belah pihak disebut sedang menyusun semacam tata cara dalam menangani konten negatif.