Peneliti Potensi Tsunami Banten Bebas dari Panggilan Polisi

Bintoro Agung, CNN Indonesia | Rabu, 11/04/2018 11:25 WIB
Peneliti Potensi Tsunami Banten Bebas dari Panggilan Polisi Widjo Kongko, peneliti BPPT yang memaparkan potensi tsunami di Pandeglang, Banten (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemeriksaan polisi terkait kontroversi penelitian potensi bencana tsunami setinggi 57 meter di Pandeglang, Banten, batal terlaksana. Hal ini disampaikan oleh ilmuwan yang menyampaikan penelitian tersebut, Widjo Kongko.

"Sudah disampaikan bahwa dibatalkan pemanggilan karena saya sudah melayangkan hak jawab, sudah dianggap clear," ujar Widjo kepada awak media yang menemuinya di kawasan SCBD, Selasa (10/4).

Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu juga menyebut bahwa masalah tersebut kini menjadi ranah Dewan Pers. Sebab, dinilai keresahan muncul karena kekeliruan pemberitaan media. 


Widjo nyaris diperkarakan karena paparan kajian ilmiahnya pada sebuah seminar 3 April lalu di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendapat interpretasi yang keliru dari media massa yang hadir meliput.

Dari hasil permodelan yang ia buat, ada temuan ketinggian air dari potensi tsunami yang dapat menerjang wilayah Banten, DKI Jakarta, hingga Jawa Barat. Dari semua wilayah tersebut, potensi dampak paling besar terdapat di Kabupaten Pandeglang dengan ketinggian tsunami sekitar 57 meter.

Angka 57 meter itu kemudian menjadi fokus pemberitaan sejumlah media massa. Padahal judul kajian ilmiah Widjo tersebut gamblang tertulis "Potensi Tsunami Jawa Bagian Barat", namun media justru menangkapnya sebagai prediksi.

"Itu salah satu yang menyebabkan masyarakat mungkin salah paham, perkiraan saya begitu. Sebab kalau 'prediksi' bayangan teman-teman kan sudah pasti, tapi kalau potensi kan belum tentu terjadi tetapi sesuatu yang tersimpan," Widjo menjelaskan.

Kendati demikian, peneliti yang bekerja di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai di BPPT itu merasa maklum dengan kesalahpahaman tersebut. Prediksi dan potensi menurutnya jadi kata yang punya arti tak berbeda jauh di masyarakat awam.

Padahal seperti diketahui belum ada satu pun metode ilmiah di dunia yang bisa memprediksi kapan terjadinya sebuah gempa, apalagi sebuah tsunami yang terjadinya hampir selalu disebabkan oleh gempa.

Direktur Paramadina Public Policy Institute Abdul Rahman Ma'mun berpendapat media tidak salah menempatkan temuan 57 meter tadi sebagai daya tarik utama. Namun Abdul menyayangkan kesalahpahaman yang terjadi.

"Sebab prediksi itu menuntut dimensi waktu padahal pemaparan itu soal potensi," ucap mantan Ketua Komisi Informasi Publik tersebut.

Abdul juga membela posisi Widjo sebagai ilmuwan yang menyampaikan hasil temuannya. Ia berkata sebuah kajian potensi bencana sudah sepatutnya dikabarkan ke publik agar pemerintah dan pemangku kepentingan lain bisa menyiapkan program mitigasi yang baik sebelum bencana itu benar-benar terjadi.

Widjo sebelumnya mengungkapkan tujuan penelitiannya tersebut sebagai bagian dari siklus mitigasi. Dalam siklus itu, identifikasi potensi bencana jadi langkah awal yang penting sebelum menentukan langkah mitigasi berikutnya. (eks/eks)