Menkominfo Bilang Tanggung Jawab Sewa Satelit Ada Di Kemenhan
JNP | CNN Indonesia
Sabtu, 16 Jun 2018 15:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan kealpaan penunggakan pembayaran satelit kepada Avanti sepenuhnya adalah tanggung jawab Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Pasalnya, Kominfo hanya bertanggung jawab pada pengelolaan orbit slot L-band yang digunakan untuk menghubungkan kapal maritim, membuat slot orbital, dan frekuensi yang menyertainya.
Rudiantara mengatakan Kominfo tidak bertanggung jawab pada pengadaan dan penyewaan satelit.
"Pengadaan satelit bukan dari Kominfo. Kami hanya manage orbit slotnya. Pemerintah menetapkan untuk pengadaan dan penyewaan satelit. Dan yang mengatur adalah Kemenhan," kata Rudiantara di kediamannya di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (15/6).
Oleh karena itu, Rudiantara enggan berkomentar langkah kedepan pemerintah terkait denda ini.
"Tanya Kemenhan saja, yang deal Kemenhan," kata Rudiantara.
Rudiantara mengatakan penyewaan satelit ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah agar tidak kehilangan hak spektrum L-band pada 123 derajat sebelah timur orbit.
Berdasarkan Badan Telekomunikasi Internasional (ITU), jika Indonesia tak mengambil tindakan dengan membiarkan slot L-band kosong dalam waktu tiga tahun, maka Indonesia berpotensi kehilangan hak penggunaan.
Pasalnya, Indonesia terakhir memiliki satelit Garuda-1 di orbit yang sama. Satelit ini telah berusia 15 tahun dan tidak lagi beroperasi sejak 2015.
"Kami antisipasi, kalau tidak diteruskan kami akan kehilangan slotnya. Kami cari cara mempertahankan slot orbit," jelas Rudiantara.
Sebelumnya, Indonesia didenda Rp175 miliar (US$20 juta) setelah menunggak pembayaran satelit kepada Avanti, perusahaan operator satelit asal Inggris.
Avanti hanya menerima uang sebesar US$13,2 juta dari total US$ 30 juta biaya satelit yang telah disepakati.
Mengutip Spacenews, pada Mei lalu Kemenhan memberikan jawaban atas tunggakan kewajibannya selama ini. Kemenhan menyatakan tidak memiliki uang untuk melunasi utang kepada Avanti. (age/asa)
Pasalnya, Kominfo hanya bertanggung jawab pada pengelolaan orbit slot L-band yang digunakan untuk menghubungkan kapal maritim, membuat slot orbital, dan frekuensi yang menyertainya.
Rudiantara mengatakan Kominfo tidak bertanggung jawab pada pengadaan dan penyewaan satelit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Rudiantara enggan berkomentar langkah kedepan pemerintah terkait denda ini.
Rudiantara mengatakan penyewaan satelit ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah agar tidak kehilangan hak spektrum L-band pada 123 derajat sebelah timur orbit.
Berdasarkan Badan Telekomunikasi Internasional (ITU), jika Indonesia tak mengambil tindakan dengan membiarkan slot L-band kosong dalam waktu tiga tahun, maka Indonesia berpotensi kehilangan hak penggunaan.
Pasalnya, Indonesia terakhir memiliki satelit Garuda-1 di orbit yang sama. Satelit ini telah berusia 15 tahun dan tidak lagi beroperasi sejak 2015.
"Kami antisipasi, kalau tidak diteruskan kami akan kehilangan slotnya. Kami cari cara mempertahankan slot orbit," jelas Rudiantara.
Sebelumnya, Indonesia didenda Rp175 miliar (US$20 juta) setelah menunggak pembayaran satelit kepada Avanti, perusahaan operator satelit asal Inggris.
Avanti hanya menerima uang sebesar US$13,2 juta dari total US$ 30 juta biaya satelit yang telah disepakati.
Mengutip Spacenews, pada Mei lalu Kemenhan memberikan jawaban atas tunggakan kewajibannya selama ini. Kemenhan menyatakan tidak memiliki uang untuk melunasi utang kepada Avanti. (age/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK