GIIAS 2018
Cerita Jokowi Bereskan Perkara Impor Mobil ke Vietnam
Febri Ardani | CNN Indonesia
Kamis, 02 Agu 2018 15:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengetatan aturan impor kendaraan Vietnam sempat mengganggu kinerja ekspor produsen otomotif di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sebelum solusi akhirnya ditemukan, dia sempat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc buat menyelesaikan masalah itu.
Pada 1 Januari lalu, aturan baru dari pemerintah Vietnam, Decree No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly, and Import on Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services), berlaku.
Aturan baru itu, yang mengatur sejumlah persyaratan kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan, mengancam ekspor kendaraan Completely Built Up (CBU) dari Indonesia terhenti. Pasalnya, kualitas produk CBU asal Indonesia jadi tidak sesuai.
Latar belakang terbitnya aturan baru itu karena Standar Nasional Indonesia yang selama ini sudah diterapkan dianggap belum sesuai dengan keinginan pemerintah Vietnam. Padahal sertifikasi yang dilakukan otoritas Vietnam menggunakan proses dan peralatan uji yang sama dengan Indonesia.
"Saya bertemu langsung dengan Perdana Menteri, saya sampaikan blak-blakan. Seperti apa kok mobil kita masuk ada barrier seperti itu. Dia mengatakan, 'beri waktu saya dua bulan selesaikan ini.' Ternyata diselesaikan," kata Jokowi saat pembukaan Gaikindo Indonesia Auto Show (GIIAS), di Tangerang, Kamis (2/8).
Negosiasi antara pemerintah Vietnam dengan Indonesia sudah berlangsung dan akhirnya ditemukan solusinya. Pemerintah Indonesia setuju membuat sertifikat persetujuan tipe kendaraan atau Vehicle Type Approval (VTA) untuk CBU yang isinya menyesuaikan permintaan pemerintah Vietnam.
Meski sudah selesai, Jokowi menganggap masih ada masalah lanjutan dari Vietnam. Setelah berusaha melakukan pembatasan lewat barrier, Jokowi menyebut pihak Vietnam sedang berusaha membatasi menggunakan kebijakan non-barrier.
"Tapi masih ada lagi, masalah non-barrier, nanti saya ketemu, ngomong lagi. Semua negara sekarang seperti itu, kalau main barrier sulit main non-barrier," ucap Jokowi.
(fea/age)
Pada 1 Januari lalu, aturan baru dari pemerintah Vietnam, Decree No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly, and Import on Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services), berlaku.
Aturan baru itu, yang mengatur sejumlah persyaratan kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan, mengancam ekspor kendaraan Completely Built Up (CBU) dari Indonesia terhenti. Pasalnya, kualitas produk CBU asal Indonesia jadi tidak sesuai.
Latar belakang terbitnya aturan baru itu karena Standar Nasional Indonesia yang selama ini sudah diterapkan dianggap belum sesuai dengan keinginan pemerintah Vietnam. Padahal sertifikasi yang dilakukan otoritas Vietnam menggunakan proses dan peralatan uji yang sama dengan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Negosiasi antara pemerintah Vietnam dengan Indonesia sudah berlangsung dan akhirnya ditemukan solusinya. Pemerintah Indonesia setuju membuat sertifikat persetujuan tipe kendaraan atau Vehicle Type Approval (VTA) untuk CBU yang isinya menyesuaikan permintaan pemerintah Vietnam.
Meski sudah selesai, Jokowi menganggap masih ada masalah lanjutan dari Vietnam. Setelah berusaha melakukan pembatasan lewat barrier, Jokowi menyebut pihak Vietnam sedang berusaha membatasi menggunakan kebijakan non-barrier.
"Tapi masih ada lagi, masalah non-barrier, nanti saya ketemu, ngomong lagi. Semua negara sekarang seperti itu, kalau main barrier sulit main non-barrier," ucap Jokowi.
(fea/age)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK