Twitter Disebut Bekukan 1,2 Juta Akun Afiliasi Terorisme

CNN Indonesia | Rabu, 07/11/2018 11:05 WIB
Twitter Disebut Bekukan 1,2 Juta Akun Afiliasi Terorisme ilustrasi. (REUTERS/Thomas White)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menkopolhukam RI Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton menggarisbawahi pentingnya penanggulangan terorisme tak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Dutton menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Twitter melaporkan pihaknya sudah membekukan sekitar 1,2 juta akun yang terafiliasi dengan terorisme dan propaganda.

"Para teroris telah menggunakan banyak sekali akun. Sebanyak 1,2 juta akun Twitter yang sudah dibekukan selama beberapa tahun belakangan karena diduga berhubungan dengan organisasi teroris," ujar Dutton dalam konferensi pers 'Sub-Regional Meeting on Countering Terrorism' yang digelar di Hotel Fairmont, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/11).
Menurutnya aplikasi media sosial semakin rentan digunakan kelompok teroris untuk menyebarkan doktrinnya, merekrut anggota, hingga merencanakan penyerangan.
"Berkembangnya teknologi media sosial biasanya digunakan untuk nilai positif seperti ecommerce, ternyata terorisme juga gunakan itu (teknologi medsos) untuk brainwash hingga sharing informasi merakit bom. Itu semua menggunakan medsos," ujar Wiranto.
Wiranto juga menyebut bahwa peredaran hoaks ini tak lepas dari pertarungan para elite politik memanas di Indonesia selama tiga tahun belakangan ini, terutama menjelang tahun politik pada 2019 mendatang.

Tanggung jawab hoaks


Pertemuan yang dihadiri perwakilan dari sembilan negara peserta ini sepakat bahwa perusahaan sosial media punya tanggung jawab dengan pesan-pesan yang beredar di sosmed.

Sebagai negara demokrasi, mereka menyambut penggunaan sosial media untuk masyarakat tetapi harus dibarengi dengan obligasi khusus berkenaan dengan hukum untuk terorisme dan kejahatan.
"Terutama untuk pesan-pesan yang terenkripsi yang layanannya bisa saja digunakan untuk perencanaan terorisme atau tindakan kriminal serius lainnya," imbuhnya.

Dia mengakui bahwa di Australia upaya penanggulangan penyebaran pesan ini sulit dilakukan. Namun dalam pertemuan ini, negara peserta sepakat untuk bekerjasama dengan perusahaan swasta atau perusahaan media sosial untuk meredam pengaruh dan penyebaran konten radikal dan terorisme.

"Sudah ada kesepakatan/statement bersama bahwa working group akan mengembangkan apa yang bisa kita lakukan secara efektif, aksi bersama untuk menanggulangi bagaimana penggunaan medsos untuk kejahatan bisa kita redam," kata Wiranto.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa setiap negara memang memiliki regulasi yang berbeda dalam pengamanan terorisme di media sosial. China misalnya, memilih memblokir perusahaan internet yang dianggapnya berbahaya, sementara di Indonesia regulasi tak sekeras itu.

Sementara itu, Twitter disebut Wiranto telah menawarkan diri untuk membantu pemerintah tak hanya untuk menangkal aksi terorisme tetapi juga hate speech dan hoaks.

Selain Twitter, Wiranto mengatakan bahwa kelompok kerja yang dibentuk dari pertemuan ini akan bekerjasama juga dengan Facebook dan perusahaan internet lainnya. Kerjasama dalam kelompok kerja itu dianggap penting karena teroris tak mengenal batas negara. 

Wiranto juga mengatakan pemerintah akan menggandengTwitter,Facebook, dan perusahaan teknologinya untuk memberantas terorisme. Sebab, pemerintah tidak bisa kerja sama sendiri tanpa menggandeng perusahaan-perusahaan teknologi untuk ikut membantu memberangus penyebaran beritaberkonten negatif darihoaks, ujaran kebencian, hingga yang berbau terorisme.
"Working group (kelompok kerja) itu output-nya tadi akan membangun satu kehidupan medsos yang memberantas kejahatan," tutup Wiranto. (kst/age)