100 Unit Gesits Pesanan Jokowi 'Istimewa'

Jakarta, CNN Indonesia -- Gesits Technologies Indo (GTI) kini lebih percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau membeli skuter listrik Gesits. Pada 7 November lalu Jokowi yang mengatakan sendiri ingin membeli 100 unit Gesits.

Sebelumnya pada Agustus lalu Jokowi diketahui menginginkan 50 unit Gesits untuk digunakan di lingkungan istana. Informasi itu didapat dari pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

Meski begitu GTI pernah menyatakan belum ada pemesanan resmi dari pihak Jokowi dan keinginan itu belum pernah jadi sampai "hitam di atas putih".

Lihat juga: Tak Ada Perjanjian Inden 50 unit Gesits dari Jokowi

CEO GTI Harun Sjech berharap Jokowi benar-benar melakukan pemesanan usai peluncuran yang bakal dilakukan pada Januari 2019. Pada peluncuran itu harga Gesits akan resmi diumumkan.

"Iya pesan 100 unit tapi baru ngomong. Tapi ini kan beliau yang ngomong, ya tunggu harga dulu," ujar Harun kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/11).

Harun mengapresiasi dukungan Jokowi pada Gesits, terutama karena mau jadi konsumen pertama skuter listrik buatan anak bangsa.

"Mudah-mudahan ini jadi dukungan positif. Kalau bisa beli lebih dari 100 unit, 1.000 unit mungkin. Kami enggak tahu, mungkin ini mau dipakai di istana," ujar Harun.

Harun mengatakan Jokowi mendapat keistimewaan menjadi konsumen pertama yang bakal memperoleh unit. Meski begitu dia menjelaskan harus adil dengan para pemesan Gesits yang sudah duluan berkomitmen.

Lihat juga: 'Utang' Produksi Gesits Tembus 25.000 unit

Saat ini diketahui GTI sudah memiliki banyak calon konsumen. Di antaranya sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, yaitu Kamar Dagang dan Industri Bali untuk pemesanan 10.000 unit dan Telekomunikasi Indonesia sebanyak 5.000 unit.

Harun mengungkap total jumlah pemesanan Gesits telah mencapai sekitar 30.000 unit. Pemesannya berasal dari kalangan instansi dan ritel yang didapat secara online via situs resmi.

"Tapi itu semua baru ketertarikan, sebagian sudah MoU tapi belum di-convert jadi PO (Purchase Order)," ujar Harun. (fea)