Pengamat Transportasi: Pengemudi Ojol Minim Perlindungan

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 19/12/2018 16:32 WIB
Pengamat Transportasi: Pengemudi Ojol Minim Perlindungan Sejumlah aplikator ojek online diminta untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahterakan para mitra kerjanya. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Moda transportasi di kota-kota besar khususnya Jakarta yang kurang memadai membuat masyarakat beralih ke jenis transportasi lain, salah satunya ojek online (ojol). Kondisi ini berujung pengemudi ojol yang terus bertambah jumlahnya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah driver ojol, sejumlah aplikator disebut kurang memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi.

Menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, setiap pengemudi ojol meraih pendapatan per bulan Rp8 juta per bulan bahkan dikatakannya di atas Rp10 juta per bulan.


"Akibatnya, makin banyak yang beralih profesi, sementara pengguna ojek daring tidak sebanding dengan pertambahan populasi ojek daring. Dampaknya, terjadi penurunan pendapatan sekitar 40 persen," kata Djoko dalam keterangan resminya, Rabu (19/12).

"Sekarang ini, rata-rata pendapatan per bulan kurang dari Rp5 juta. Sementara beban jam kerja meningkat, sudah tidak bisa lagi 8 jam sehari, harus di atas 10 jam, bahkan ada yang beroperasi hingga 12 jam," lanjut Djoko.

Dijelaskan Djoko, aktivitas kerja di atas 8 jam dikhawatirkan bisa membahayakan jiwa pengemudi ojol.

"Belum lagi kekhawatiran terhadap upaya suspend dari aplikator yang bisa terjadi setiap saat, tanpa ada proses klarifikasi dari pengemudi ojek daring. Sungguh membuat suasana kerja sebagai pengemudi ojek daring jauh dari rasa aman dan nyaman. Dampaknya bisa berujung pada keselamatan juga," ucap Djoko.

Melihat kondisi miris ini, Djoko menjelaskan bahwa pemerintah disarankan membuat aturan untuk soal pelayanan angkutan sepeda motor daring, tujuannya menjamin kesejahteraan dan keselamatan pengemudi dan pengguna jasa ojek daring.

"Kementerian Perhubungan dapat membuat aturan khusus melakukan diskresi hukum dalam kerangka melindungi warga negara dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjamin keselamatan selama beroperasi. Caranya, menentukan batas wilayah operasi, menetapkan batas tarif minimal, mempertimbangkan penerapan suspend dan menerapkan safety gear," tutup Djoko. (mik)