LIPI: Kesiapsiagaan Bencana Indonesia Masih Rendah

CNN Indonesia | Kamis, 27/12/2018 14:11 WIB
LIPI: Kesiapsiagaan Bencana Indonesia Masih Rendah Pemandangan dari atas reruntuhan pemukiman warga yang rusak akibat terjangan tsunami di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Rabu, 26 Desember 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memandang tingkat kesiapsiagaan Indonesia menghadapi bencana baik masyarakat maupun pemerintahnya cenderung rendah. Hal itu dilihat dari beberapa parameter yang seharusnya dipenuhi oleh setiap daerah di Tanah Air mengingat Indonesia berada di Ring of Fire alias wilayah rawan gempa.

Peneliti Bidang Ekologi Manusia Deny Hidayati mengatakan bahwa di tingkat daerah kepedulian bencana masih rendah karena tak memenuhi parameter kesiapsiagaan. Sehabis bencana besar seperti tsunami Aceh, gempa di Lombok dan Palu, kepedulian meningkat namun dengan mudah kembali dilupakan.

"Jadi kepedulian itu yang harusnya ditingkatkan lagi bahwa kita memang di daerah rawan bencana, kita harus siap-siap," ujar Deny saat ditemui di LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (27/12).
Deny lebih lanjut menerangkan bahwa ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Pertama, pengetahuan mengenai bencana. Setiap orang disebutnya harus memahami apa saja bencana yang rawan terjadi di daerahnya.


Kemudian, mereka juga perlu memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat dan setelah bencana itu terjadi. Informasi mengenai pengetahuan ini bisa disampaikan secara formal dengan diintegrasikan dengan mata pelajaran di bangku sekolah atau sosialisasi di komunitas rutin masyarakat seperti posyandu, karang taruna dan pengajian.

"Masalahnya adalah sosialisasi ini waktunya sempit, yang mengikuti terbatas, pembicara terbatas dan tidak merata. Di Jambi materi tidak seimbang antara Karhutla dengan asap dampak Karhutla," kata Deny.
Kedua, peringatan dini terhadap berbagai bencana. Kebanyakan bencana datang dengan cepat.

Beberapa seperti tsunami, gempa, maupun erupsi gunung membutuhkan distribusi informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang harus sampai dengan baik di masyarakat. Namun, seringkali distribusi informasi itu tidak terjadi dengan baik.

"Itu bisa dikelola di tingkat lokal, masyarakat. Itu kalau banjir perlahan, kalau tsunami kan dari BMKG ya nah bagaimana itu bisa sampai ke masyarakat itu penting," lanjutnya.

"Karena itu masyarakat juga harus melakukan distribusi warning pakai apa. Di desa punya banyak media misalnya bedug, lonceng gereja," kata dia.

Sistem peringatan dini sangat penting agar masyarakat bisa melakukan evakuasi diri dan barang berharga lainnya sebelum bencana tiba.
Ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pangan, sandang, papan berupa shelter, sandang pakaian. Hal itu juga termasuk juga fasilitas-fasilitas kritis seperti listrik dan alat komunikasi.

"Ingat waktu kita bencana Palu, listrik kita mati kolaps semuanya, harusnya sudah dihitung, berapa kecepatan untuk memulihkan kembali listrik supaya komunikasi berjalan kembali," ujar Deny.

Setiap daerah kata dia sebetulnya harus memiliki daftar kebutuhan kritis, sehingga masyarakat bisa mandiri saat bantuan belum bisa tiba. Jika perlu, pemerintah daerah bisa menyiapkan alat berat untuk disimpan di tempat yang aman

Parameter berikutnya adalah kebijakan supaya mitigasi berjalan di bawah payung hukum yang jelas. Kebijakan itu bisa berupa pembangunan infrastruktur hingga pendidikan publik termasuk dimasukkannya kurikulum bencana ke dalam materi pelajaran.

Namun, mitigasi struktural saja tidak cukup. Deny mengatakan parameter kelima adalah mobilisasi sumber daya. Masyarakat menurutnya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, BNPD atau BNPB semata.

"Karena mobilisasi itu penting termasuk di keluarga," kata dia.

Yang dimaksud adalah setiap anggota keluarga memahami peran masing masing ketika bencana terjadi sehingga bisa saling gotong royong dalam menyelamatkan diri dan bertahan hidup saat bencana terjadi. (kst/age)