Rahasia Twitter dan Facebook 'Gebuk' Hoaks di Pilpres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Era keterbukaan informasi saat ini membuat media sosial memiliki 'kekuatan' untuk membentuk opini, di antaranya untuk kepentingan Pilpres 2019. Berita dan informasi yang beredar di media sosial sebenarnya berasal dari pengguna seperti buzzer atau pengguna awam.

Namun, seolah menjadi 'aturan' tak tercatat, media sosial menjadi medium wajib penyebaran informasi yang berguna untuk menggiring opini. Media sosial bak arena pertarungan branding tokoh hingga isu tertentu.

Menanggapi fenomena media sosial tersebut, Head of Public Policy Twitter Indonesia Agung Yudha mengungkapkan saat ini memang teknologi informasi berkembang pesat. Perkembangan tersebut diikuti dengan iklim demokrasi yang sudah berbeda.

"Orang lebih bebas mengekspresikan diri. Itu konsekuensi demokrasi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Adu Kasak-Kusuk Citra Jokowi dan Prabowo di Media Sosial

Agung menegaskan, dalam platformnya, yakni Twitter konten politik tidak mendominasi percakapan. Diperkirakan konten politik hanya mencapai 20 persen dari total percakapan di Twitter sehari-hari.

Namun, dia mengakui ketika ada peristiwa politik, percakapan akan meningkat.

"Tapi, tidak bisa dibilang penyebaran hoaks dari media sosial saja karena ada juga dari aplikasi pesan singkat," tambahnya.

Dalam aturan internal Twitter secara global, tidak ada spesifik aturan menyisir disinformasi dan misinformasi. Twitter menyebut hoaks dengan dua istilah di atas.

Pasalnya, Twitter tidak bisa menentukan berita mana yang benar dan salah. Platform berlambang burung biru ini pun tidak bisa menanggapi tuduhan yang terjadi dalam percakapan kecuali tuduhan tersebut sudah terbukti fitnah.

"Masalahnya, orang lari pertama ke platform (Twitter-contoh) baru ke ranah hukum. Jangan paksa kami jadi hakim. Twitter tempat orang bisa melihat isu dari berbagai sisi. Twiter bisa jadi platform untuk belajar melihat dari berbagai sudut pandang," papar Agung.

Dengan konsep cuitan yang real-time dan terbuka, Twitter menilai kedua hal tersebut justru bisa menjadi penangkal kuat untuk menyebarkan semua jenis misinformasi dan disinformasi.

Lihat juga: Uang Panas Industri Buzzer Politik

Pasalnya, jika ada cuitan mengandung hoaks, sesama pengguna lain yang mengetahui fakta dibalik hoaks tersebut akan berbalik 'menyerang' dan memberitahukan kebenaran.

Sementara itu, mengenai buzzer dengan bot yang bisa mengendalikan arus informasi, Agung melihat hal tersebut sebagai pengganggu sistem.

Pengganggu sistem tersebut bisa dibersihkan melalui 'report as spam". Namun, Agung mengungkapkan konten yang dilepaskan bot ke publik memiliki turunan, yakni konten positif atau negatif dan mobilitas sepihak atau manipulasi trending topic.

Pihaknya mengatakan akan responsif dan proaktif jika menemukan pelanggaran Pemilu. Pasalnya, sistem Twitter pun melakukan crawling dalam percakapan sehari-hari.

Lihat juga: Fanatisme Barisan Buzzer dan Hoaks Jelang Pilpres 2019

Dari sisi penanganan bot dan spam, Twitter mengungkapkan pengguna tidak boleh memanipulasi percakapan Twitter melalui akun palsu atau perilaku spam. Semua hal ini dijelaskan dalam aturan Twitter.

Deteksi otomatis Twitter terus mengidentifikasi dan 'menangkap' jutaan potensi spam dan otomatis akun per minggu. Pada paruh pertama September 2018, kami menemukan rata-rata 9,4 juta akun masing-masing minggu secara global.

"Kami bergerak cepat untuk mencegah otomatisasi dan penyalahgunaan berbahaya yang berasal dari API Twitter. Di kuartal dua kami menangguhkan lebih dari 1,4 juta aplikasi yang melanggar aturan kami, secara kolektif bertanggung jawab atas ratusan jutaan lebih dari 130 juta Tweet berkualitas rendah dan berisi spam secara global.

Persiapan Pemilu 2019. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Facebook soal Hoaks

Di sisi lain, Politics and Government Outreach Facebook APAC Roy Tan melihat langkah mengurangi penyebaran hoaks adalah melihat sinyal 'spam'. Menurutnya, perilaku spamming orang mengenai hal tertentu atau berita dengan judul sensasional bisa diawasi.

"Dan salah satu upaya kami untuk mengurangi berita palsu dan headline sensasional tersebut adalah ketika kami memonitor dan menemukan sinyal bahwa akun halaman ini terus menerus melakukan hal tersebut. Kami akan mengurangi distribusi mereka di news feed. Jadi ada campuran menghapus akun palsu dan mengurangi penyebaran berita palsu," papar Tan.

Tan mengungkap pihaknya menggunakan kecerdasan dan human reviewer. Tan mencatat sepanjang kuartal dua dan tiga 2018, pihaknya menghapus sekitar 1,5 miliar akun palsu di seluruh dunia.

Sebanyak 99,6 persen dari akun palsu tersebut dihapus secara proaktif sebelum ada yang melaporkan kepada Facebook.

Lihat juga: Waspadai Aksi Buzzer, Suara 'Tipu-tipu' Atas Nama Publik

"Aspek lainnya adalah mengacaukan aktor jahat. Kami melihat aktor jahat sebagai aktivitas yang terkoordinasi. Aktivitas ini datang dalam bentuk gangguan dari luar, gangguan domestik, buzzer. Ini adalah aktivitas yang terkoordinasi untuk mendorong pesan politik atau pesan yang melanggar syarat dan ketentuan," ungkap Tan.

Facebook memiliki tim keamanan yang terus mengawasi sistem dan bekerjasama dengan organisasi sipil hingga regulator untuk menemukan akun-akun tersebut.

Terkait pemilu, Facebook melihat lima aksi yang dilakukan selama jelang pemilihan umum yakni pemberantasan akun palsu, mengurangi distribusi berita palsu, iklan menjadi lebih transparan dan memberantas aktor jahat di platform Facebook.

"Dan yang paling penting kami ingin mendukung pemilu, untuk memastikan orang Indonesia tahu apa yang harus dilakukan, di mana dan kapan untuk memilih," papar Tan.
[Gambas:Video CNN] (age/asa)