Said Didu: Politik Bohong Esemka Lebih Parah dari Timor

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Sekretaris Jenderal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengomentari rencana produksi mobil Esemka di Indonesia. Said menyarankan proyek Esemka tidak dilanjutkan, sebab bagian dari politik kebohongan.

Menurut Said politik produksi Esemka lebih parah ketimbang Timor yang lahir di era Presiden Soeharto. Timor mendapat izin masuk Indonesia pada 1996 demi pengembangan mobil nasional (mobnas) di bawah PT Timor Putra Nasional.

"Dulu Timor politik kan. Esemka lebih politik lagi," kata Said di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (23/1).

Lihat juga: Said Didu Kritik Esemka, Sebut Sebuah Kebohongan

Membahas soal mobnas, Said menambahkan, sampai saat ini dia masih bertanya-tanya kategori mobil nasional yang dicanangkan pemerintah. Sepengetahuan Sadi Didu, aktivitas produksi mobil di Indonesia sangat menggeliat, namun murni buatan produsen asing.

"Nah kalau menyatakan Apakah Indonesia produsen mobil, iya, tapi apakah Indonesia punya mobil produksi sendiri, tidak, beda loh ya. Kita produksi mobil tapi tidak memiliki mobil yang hasil karya bangsanya," ucap Said.

Esemkaerat dihubungkan dengan aksi politik Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Wali Kota Solo. Bahkan banyak yang menyebut bahwa Esemka merupakan kendaraan politik calon presiden nomor urut 1.

Lihat juga: Ma'ruf Amin Bantah Sebar Hoaks Soal Peluncuran Mobil Esemka

Pertama muncul ke permukaan Esemka memanfaatkan kreativitas siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Esemka pun kini dikabarkan di bawah kendali Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH) dipimpin oleh Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (2001-2004).

Perusahaan itu dibentuk pada 2015 dan merupakan hasil kongsi antara perusahaan Hendropriyono, Adiperkasa Citra Lestari (ACL), dengan pemegang lisensi mobil Esemka, Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

Peran Hendropriyono memegang Esemka diketahui sejak 2015 lalu atau satu tahun sejak Jokowi masuk ke Istana.

Namun, pada saat itu citra Esemka kian tenggelam seiring karir Jokowi yang menanjak dari Wali Kota Solo pada 2005-2012, Gubernur DKI Jakarta 2012-2014, hingga Presiden ke-7 Indonesia sejak 2014. (ryh/mik)